Kinerja Keuangan BPI Danantara Disoroti, Pengawasan Aset Negara Rp 300 Triliun Dinilai Minim

Duniaindustri.com (Juni 2026) — Koalisi Danantara Monitor mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meningkatkan transparansi pengelolaan aset dan keuangan negara guna mencegah potensi tekanan fiskal ganda (double fiscal pressure) di tengah volatilitas nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.

Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai keterbukaan informasi menjadi penting agar publik dapat mengawasi pengelolaan aset negara yang mencapai Rp300 triliun serta memastikan proyek-proyek yang didanai memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tata kelola dan transparansi Danantara masih perlu diperkuat. Menurutnya, Danantara belum terdaftar dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dan belum mengadopsi Santiago Principles yang menjadi standar transparansi bagi lembaga pengelola dana investasi negara di tingkat global. “Danantara belum melakukan transparansi keuangan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar akuntabilitas yang diterapkan,” kata Bhima dalam siaran pers, kemarin.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar bagi negara apabila tidak segera dibenahi. “Jika hal ini tak kunjung dilakukan, Danantara berpotensi menciptakan double fiscal exposure, di mana dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini dikelola Danantara, namun di saat yang sama lembaga ini tetap dapat menerima dukungan pendanaan dari APBN , sehingga eksposur keuangan negara terhadap kinerja Danantara semakin besar dari dua arah sekaligus,” ujarnya.

Bhima juga menyoroti masih minimnya kejelasan mengenai realisasi investasi yang dilakukan Danantara. Menurut dia, sejumlah nota kesepahaman bernilai besar telah diumumkan, namun belum diikuti informasi rinci mengenai proyek konkret yang berkelanjutan dan memiliki dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Selain itu, publik juga belum memperoleh daftar investasi prioritas yang dapat digunakan untuk menilai komitmen Danantara terhadap pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Juru Kampanye Program TrendAsia Novita Indri menilai Danantara perlu lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam penyaluran investasinya. Ia menyebut sebagian besar proyek yang masuk dalam daftar prioritas pemerintah masih berkaitan dengan sektor bahan bakar fosil. “Dari daftar proyek tersebut, Danantara justru tidak diprioritaskan untuk mendanai proyek bersih. Sementara Indonesia akhir-akhir ini mengalami bencana iklim, yang ada di depan mata yakni El Nio Godzilla. Padahal banyak SWF global saat ini justru melakukan diversifikasi investasi ke energi bersih, energi terbarukan,” kata Novita.

Novita juga mengkritisi dukungan Danantara terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ( PLTS a). Menurutnya, sejumlah proyek PLTS a di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai kendala, mulai dari persoalan teknis, kesiapan sistem pengelolaan sampah hingga tantangan keekonomian yang berpotensi membebani keuangan publik.

Di sisi lain, Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan apabila transparansi pengelolaan aset dan keuangan negara tidak ditingkatkan. Menurut Egi, keterbukaan informasi menjadi syarat penting agar publik dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan aset yang berada di bawah Danantara.

“Hingga saat ini, publik belum memiliki akses yang jelas terhadap laporan keuangan maupun informasi rinci mengenai penggunaan dana yang dikelola lembaga ini. Kondisi ini menjadi kontradiktif di tengah narasi efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah, sementara pada saat bersamaan negara mengalokasikan sumber daya yang sangat besar kepada lembaga baru dengan mekanisme akuntabilitas yang masih kabur. Ketika Danantara kini membawahi berbagai BUMN strategis, kekhawatiran wajar muncul bahwa berbagai persoalan tata kelola dan dugaan korupsi di lingkungan BUMN tidak akan mendapat pengawasan yang proporsional, padahal selama satu dekade terakhir sektor BUMN telah diwarnai ratusan kasus korupsi,” jelas Egi.

Koalisi Danantara Monitor mengungkapkan telah mengajukan permohonan informasi kepada BPI Danantara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 3 Juni 2026. Dalam proses tersebut, Danantara disebut telah menyampaikan komitmen untuk membuka laporan keuangan pada akhir Juni 2026.

Koalisi menyatakan akan menindaklanjuti permohonan informasi tersebut melalui Komisi Informasi apabila diperlukan. Ke depan, kelompok masyarakat sipil itu juga berencana mengkaji lebih lanjut dampak kinerja Danantara terhadap sektor ketenagakerjaan dan pangan, sekaligus terus mendorong praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kekayaan negara.(*/berbagai sumber/tim redaksi 09)

Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:

Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor AI (data scarapping multi platform)
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 321 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini

Database Riset Data Spesifik Lainnya:

• Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 321 database, klik di sini
• Butuh 28 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
• Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
• Butuh 20 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
• Butuh 21 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
• Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
• Butuh 17 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
• Butuh 9 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
• Butuh 7 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
• Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
• Butuh copywriter specialist, klik di sini
• Butuh content provider (online branding), klik di sini
• Butuh market report dan market research, klik di sini
• Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
• Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customize direktori database perusahaan, klik di sini

Duniaindustri Line Up:

detektif industri pencarian data spesifik

Portofolio lainnya:

Atau simak video berikut ini:

Contoh testimoni hasil survei daerah: