Data dan Kajian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 (Alternatif Pendanaan dan Skema Penjaminan)

Data dan Kajian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 (Alternatif Pendanaan dan Skema Penjaminan) ini dirilis akhir Juni 2017 menampilkan data, outlook, kajian, analisis, dan riset terkait seluruh informasi mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama terkait alternatif pendanaan dan skema penjaminan proyek. Data ini memberikan informasi seluas-luasnya terkait proyek-proyek infrastruktur hasil kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) baik BUMN maupun swasta.

Data komprehensif ini dimulai dari outlook ekonomi Indonesia 2017 dan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal periode 2015-2017 (halaman 2). Serta tren nilai tambah (value added) ekonomi per daerah (halaman 3).

Berlanjut ke pembahasan tentang infrastruktur, pada halaman 4 dipaparkan kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia periode 2015-2019 mencapai US$ 358 miliar, mencakup jalan raya, kereta api, transportasi udara, transportasi laut, air minum, perumahan rakyat, transportasi perkotaan, transportasi darat, ketenagalistrikan, energi, air limbah, dan telekomunikasi serta informatika. Dari jumlah tersebut porsi APBN/APBD hanya 41,3%, disusul BUMN 22,2%, dan swasta (KPBU) 36,5%.

Pada halaman 5 ditampilkan infografis terkait porsi masing-masing, skema fiscal tools pemerintah dalam KPBU, dan rencana 225 proyek strategis nasional. Pada halaman 6, ditampirkan bagan mulai dari persiapan proyek, proses tender, hingga konstruksi lengkap dengan managing entity dari masing-masing proses.

Kemudian di halaman 7 dijabarkan struktur APBN dalam menunjang proyek-proyek infrastruktur, mulai dari revenue, expenditure, hingga financing/investment. Pada halaman 8, diterangkan payung hukum untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Jenis penjaminan infrastruktur pemerintah ditampilkan dengan pointers pada halaman 9. Studi kasus proyek infrastruktur ketenagalistrikan dijabarkan pada halaman 10. Skema pelaksanaan penjaminan infrastruktur di sektor ketenagalistrikan ditampilkan pada halaman 11 dengan bagan dan chart yang menarik. Ketentuan khusus pada skema penjaminan infrastruktur dipaparkan pada halaman 12. Tidak lupa, penjelasan detail terkait jaminan pemerintah atas pelaksanaan PIK ditampilkan pada halaman 13-14, mencakup kewajiban finansial, bentuk jaminan, karakteristik, dan periode penjaminan.

Prosedur penerbitan surat jaminan pinjaman diterangkan pada halaman 15-16 dalam bentuk bagan dan pointers yang menarik sehingga dapat dengan mudah dipahami time table proyek dan penjaminannya. Daftar penerbitan surat jaminan kelayakan usaha (SKJU) ketenagalistrikan ditampilkan pada halaman 17, mencakup nama proyek, estimasi biaya, dan penjelasan SKJU. Peran strategis penjaminan pemerintah dijabarkan pada halaman 19. Dilanjutkan dengan dasar hukum, tujuan dan prinsip penjaminan pemerintah. Skema penjaminan dengan menyertakan BUMN penjamin infrastruktur diterangkan pada bagan pada halaman 20-21. Selain itu, kriteria proyek penjaminan pemerintah dijabarkan pada halaman 22-24. Daftar permohonan jaminan pemerintah dan pinjaman dari BUMN diterangkan pada halaman 25. Terakhir payung hukum kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dijabarkan pada halaman 26.

Data dan Kajian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 (Alternatif Pendanaan dan Skema Penjaminan) sebanyak 27 halaman ini berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Bina Marga), Bappenas, dan diolah duniaindustri.com. Indeks database industri merupakan fitur terbaru di duniaindustri.com yang menampilkan ratusan data pilihan sesuai kebutuhan users. Seluruh data disajikan dalam bentuk pdf sehingga mudah didownload setelah users melakukan proses sesuai prosedur, yakni klik beli (purchase), klik checkout, dan isi form. Duniaindustri.com mengutamakan keabsahan dan validitas sumber data yang disajikan. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada duniaindustri.com.

Terdapat dua metode untuk membeli data ini, yakni metode online (tinggal klik tombol beli di bagian bawah website) atau via bank transfer. Jika Anda kesulitan atau butuh info lebih lanjut, hubungi Duniaindustri.com (Desainbagus Group):

Executive Duniaindustri.com
Email: andry.dry@gmail.com
WA: 081296668812
HP: 081296668812

Suci Widyaningsih
Corporate Secretary Duniaindustri.com
Email: uchy@desainbagus.com
Phone : (021) 7358329
HP: +62 87780767262

Kantor:
MAIN OFFICE
Ruko Griya Cinere 2 Blok 49 No 29 Jalan Cinere Raya, Jakarta Selatan (Desain Bagus Graha)
No Telpon : 021-7544833

BRANCHES
Kavling Pelita Air Service Blok B nomor 24, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, 16434.

Jika Anda kesulitan atau butuh info lebih lanjut, hubungi desainbagus.com, Jln Mandar XII Blok DD2 No 69, Bintaro Sektor 3A, Tangerang, Phone: 021-7358329. Atau jika Anda tidak menemukan data yang dicari, silakan klik detektif industri untuk pencarian spesifik (request data), Indeks Data Industri untuk melihat database secara keseluruhan, Datapedia Marketplace untuk jual-beli data, di bagian atas website ini.

Data and Infrastructure Development Review 2015-2019 (Funding Alternatives and Guarantee Scheme)

Data and Infrastructure Development Review 2015-2019 (Funding Alternative and Guarantee Scheme) was released in late June 2017 showing data, outlook, study, analysis and research related to all information about infrastructure development in Indonesia, especially related to funding alternatives and project guarantee schemes. This data provides the widest information related to infrastructure projects of cooperation between government and business entities (KPBU) both BUMN and private.

This comprehensive data starts from Indonesia’s economic outlook for 2017 and Indonesia’s economic growth trend per quarter of 2015-2017 period (page 2). As well as economic value added trends (value added) per region (page 3).

Continuing to the discussion on infrastructure, on page 4, Indonesia’s infrastructure financing needs for 2015-2019 period reached US $ 358 billion, covering roads, railways, air transportation, sea transportation, drinking water, public housing, urban transport, land transportation, Electricity, energy, waste water, and telecommunications and informatics. Of this amount the portion of APBN / APBD is only 41.3%, followed by state-owned enterprises 22.2%, and private (KPBU) 36.5%.

On page 5 the respective portion of the infographics is shown, the government’s fiscal tools scheme in the National Budget (KPBU), and the 225 national strategic projects plan. On page 6, a chart is drawn from project preparation, tender process, to complete construction to the managing entity of each process.

Then on page 7 described the structure of the state budget to support infrastructure projects, ranging from revenue, expenditure, to financing / investment. On page 8, a legal umbrella for government and business entities (KPBU) is defined. The type of government infrastructure guarantee is displayed with pointers on page 9. Case studies of power infrastructure projects are described on page 10. The infrastructure implementation scheme in the electricity sector is shown on page 11 with interesting charts and charts. Special provisions on the infrastructure underwriting scheme are described on page 12. Notice the detailed explanation of government guarantees on the implementation of the PIK shown on pages 13-14, covering financial obligations, guarantees, characteristics, and periods of underwriting.

Procedures for issuance of loan guarantee bills are described on pages 15-16 in the form of interesting charts and pointers so that they can be easily understood the project time table and the guarantee. A list of issues of business eligibility warranty (SKJU) is shown on page 17, including project name, cost estimate, and explanation of SKJU. The strategic role of government guarantees is described on page 19. Followed by the legal basis, objectives and principles of government guarantees. The underwriting scheme with the state-owned infrastructure underwriter is explained on the chart on pages 20-21. In addition, government guarantee project criteria are outlined on pages 22-24. A list of government guarantees and loans from SOEs is explained on page 25. The last legal umbrella of government and business entities (KPBU) is listed on page 26.

This 27-page Data and Infrastructure Development 2015-2019 (Funds and Guarantee Funds) comes from the Ministry of Finance, Ministry of Public Works and People’s Housing (DGH), Bappenas, and processed worldindustri.com. The industry database index is the latest feature in duniaindustri.com that displays hundreds of data options according to users’ needs. All data is presented in pdf format so that it is easy to download after users perform process according to procedure, ie click purchase (purchase), click checkout, and fill form. Duniaindustri.com prioritizes the validity and validity of the data sources presented.