Turbulensi Ekonomi, Kepanikan Orang Kaya, dan Pelarian Modal

Duniaindustri.com (April 2025) — Laporan Bloomberg yang dirilis pada 11 April 2025 mengungkap fenomena memilukan: segelintir orang kaya Indonesia diam-diam memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri. Mereka menggunakan berbagai instrumen, mulai dari properti, emas, hingga mata uang kripto seperti USDT, untuk menyelundupkan kekayaan tanpa meninggalkan jejak.

“Tindakan ini bukan sekadar pelarian modal biasa, melainkan tamparan keras terhadap semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial para pemilik modal,” ujar Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Lebih dari itu, menurut dia, ini adalah bentuk ketidakloyalan terhadap upaya bangsa Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Data Bloomberg menyebutkan, arus keluar dana dari Indonesia meningkat signifikan sejak Oktober 2024, terutama setelah Rupiah terjun bebas pada Maret 2025.

Seorang bankir swasta mengungkap, kliennya yang memiliki kekayaan bersih USD 100–400 juta bahkan mengalihkan 10% portofolio mereka ke aset kripto.

Sementara itu, firma penasihat keuangan melaporkan pemindahan dana ke Dubai dan Abu Dhabi mencapai USD 50 juta pada Februari 2025—naik lima kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Fakta ini menunjukkan betapa sistemiknya praktik pelarian modal yang dilakukan elite ekonomi Indonesia.

Siapa Mereka? Bisakah dilacak?

Meski laporan Bloomberg tidak menyebutkan siapa mereka namun kami bisa memprediksi bahwa Mereka Adalah Konglomerat Komoditas yang sekaligus bermain di sektor Finansial, mereka sudah akrab dengan lobi global.

Para pengusaha yang dimaksud dalam laporan Bloomberg bisa jadi adalah segelintir elite bisnis Indonesia yang menguasai sektor ekspor komoditas primer—seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, atau karet—dan memiliki jaringan keuangan internasional.

Mereka adalah pemilik perusahaan-perusahaan raksasa yang menggurita di sektor perdagangan, perkebunan, pertambangan, serta perbankan atau investasi.

Kelompok ini akrab dengan transaksi lintas negara, memiliki akses ke pasar modal global, dan terbiasa membuka rekening di bank luar negeri atau menggunakan instrumen keuangan kompleks seperti derivatif, hedge fund, atau mata uang kripto.

Identitas mereka sebenarnya mudah dilacak karena lingkaran pengusaha yang bermain di dua sektor sekaligus (komoditas dan finansial) sangat terbatas.

Misalnya, konglomerat pemilik tambang batu bara atau nikel yang juga menguasai perusahaan pembiayaan di Singapura, atau eksportir sawit dengan anak usaha di sektor perbankan offshore.

Transaksi ekspor-impor mereka tercatat di Bea Cukai, sementara aliran dananya terekam di bank sentral atau lembaga keuangan internasional.

Keterlibatan mereka dalam skema pemindahan dana ke luar negeri seringkali terlihat dari pola transaksi yang tidak wajar, seperti pembayaran ekspor yang “ditahan” di rekening luar negeri atau penggunaan perusahaan cangkang di negara tax haven.

Diduga mereka adalah aktor yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan ekonomi Indonesia, tetapi justru menjadi pihak pertama yang kabur ketika risiko membayang.

Ironisnya, meski bisnisnya bergantung pada sumber daya alam Indonesia, loyalitas mereka justru mengarah ke pasar global.

Pelarian Modal: Keegoisan yang Menggerogoti Fondasi Ekonomi Nasional

Alasan yang dikemukakan para pelaku—seperti kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintahan Prabowo, ketidakstabilan politik, atau keinginan melindungi aset—tidak bisa dibenarkan.

Justru, tindakan mereka memperburuk kondisi yang mereka takuti.

Ketika Rupiah melemah, pelarian modal dalam skala besar seperti ini ibarat menusuk jantung perekonomian sendiri.

Setiap dolar yang dipindahkan ke luar negeri mengurangi cadangan devisa, melemahkan nilai tukar Rupiah, dan memicu inflasi yang memberatkan 270 juta rakyat Indonesia. Mereka mungkin berdalih bahwa ini adalah hak properti pribadi.

Namun, ketika kekayaan itu dihasilkan dari sumber daya Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan kemudahan bisnis di Indonesia, maka tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional seharusnya menjadi prioritas.

Alih-alih berkontribusi, mereka memilih lari dari masalah, meninggalkan rakyat kecil menanggung dampak kebijakan fiskal yang mereka kritik.

Mata Uang Kripto dan Modus Jahat: Menghindari Pengawasan dengan Cara Kotor

Penggunaan stablecoin USDT dan properti di luar negeri sebagai sarana pelarian modal menunjukkan kecerdikan licik para pemilik modal.

Stablecoin, yang dirancang untuk meniru nilai dolar AS, memungkinkan transfer dana besar tanpa melalui mekanisme perbankan yang diawasi otoritas.

Sementara itu, pembelian properti di Dubai atau Abu Dhabi melalui perusahaan cangkang (shell company) dan visa kerja palsu adalah bukti bahwa para pelaku sengaja menghindari deteksi.

Modus ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga membuka celah untuk pencucian uang dan penggelapan pajak.

Ironisnya, banyak dari mereka yang selama ini menikmati fasilitas kemudahan berbisnis di Indonesia—mulai dari insentif pajak hingga akses ke sumber daya alam—kini justru mengalihkan keuntungannya ke negara lain.

DHE dan Pengkhianatan terhadap Kewajiban Devisa: Saatnya Pemerintah Bertindak Tegas

Fenomena ini juga mengindikasikan pelanggaran terhadap aturan Dana Hasil Ekspor (DHE). Para eksportir diwajibkan membawa kembali devisa hasil ekspor ke Indonesia untuk memperkuat cadangan negara.

Namun, laporan Bloomberg membuktikan bahwa sebagian konglomerat lebih memilih menyimpan atau mengalirkan dana tersebut ke luar negeri. Ini adalah bentuk ketidakpatuhan yang merugikan negara secara sistematis.

Jika selama ini pemerintah memberikan kemudahan berbisnis—seperti perizinan cepat, insentif fiskal, atau akses ke proyek strategis—maka sudah saatnya kemudahan itu diikuti dengan kewajiban menjaga kepentingan nasional.

Pemerintah tidak boleh ragu untuk mencabut hak istimewa mereka jika terbukti melarikan modal.

Perusahaan yang terlibat harus diinvestigasi, dan bila perlu, izin usahanya dibekukan atau dicabut.

Pemerintah Harus Berani Menjadi “Wasit” yang Tegas

Pemerintah tidak bisa lagi bersikap lunak. Langkah-langkah seperti berikut harus dilakukan:

Pertama, Memperketat Pengawasan Transaksi Kripto: Kerjasama dengan otoritas keuangan global untuk memantau aliran stablecoin dan memblokir platform asing yang tidak terdaftar.

Kedua, Audit Kekayaan dan Pajak: Menginisiasi audit menyeluruh terhadap kekayaan para konglomerat dan memastikan kepatuhan pajak.

Ketiga, Sanksi tegas untuk Pelanggar DHE: Menerapkan denda progresif atau pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak merepatriasi devisa hasil ekspor.

Keempat, Transparansi Kepemilikan Properti Luar Negeri: Memaksa pengusaha melaporkan aset global mereka dan mengenakan pajak progresif untuk transaksi properti di luar negeri.

Kelima, Revisi Uang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Memperluas definisi pencucian uang hingga mencakup skema shell company dan transfer kripto.

Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan fiskalnya sendiri. Target pertumbuhan 8% yang ambisius harus diimbangi dengan komunikasi yang jelas kepada pasar untuk mencegah kepanikan investor.

Namun, hal ini tidak boleh digunakan sebagai pembenaran bagi para pemodal untuk melarikan dana.

Nasionalisme Ekonomi: Ujian Bagi Integritas Bangsa

Pelarian modal skala besar oleh orang kaya Indonesia adalah ujian bagi komitmen kita sebagai bangsa.

Jika elite ekonomi hanya memikirkan keuntungan pribadi, maka Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada utang dan fluktuasi mata uang asing.

Pemerintah harus menyadari bahwa kemakmuran segelintir orang tidak boleh dibiarkan mengorbankan stabilitas 280 juta penduduk.

Dalam konteks ini, nasionalisme tidak sekadar seruan simbolis, melainkan tindakan nyata. Setiap rupiah yang dipertahankan di dalam negeri adalah bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi. Sebaliknya, setiap dolar yang dipindahkan ke luar negeri adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa.

Saatnya Menyelamatkan Indonesia dari Jerat Oligarki

Fenomena pelarian modal adalah alarm darurat. Pemerintah harus bergerak cepat, karena setiap detik penundaan berarti kerugian miliaran rupiah bagi perekonomian.

Jika perlu, cabut izin usaha para pengkhianat ekonomi, bekukan aset mereka, dan publikasikan nama-namanya sebagai bentuk naming and shaming.

Bangsa ini tidak akan maju jika para pemilik modalnya justru menjadi parasit yang menggerogoti tubuh sendiri. Jika mereka tidak mau berdiri di barisan terdepan membela Indonesia, maka pemerintah wajib memaksa mereka untuk tunduk pada kepentingan nasional.

Ekonomi Indonesia bukan milik segelintir orang kaya, melainkan hak seluruh rakyat yang berjuang setiap hari untuk hidup layak.(*/tim redaksi 05)

Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:

Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 305 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini

Database Riset Data Spesifik Lainnya:

• Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 305 database, klik di sini
• Butuh 28 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
• Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
• Butuh 20 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
• Butuh 21 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
• Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
• Butuh 17 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
• Butuh 9 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
• Butuh 7 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
• Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
• Butuh copywriter specialist, klik di sini
• Butuh content provider (online branding), klik di sini
• Butuh market report dan market research, klik di sini
• Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
• Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customize direktori database perusahaan, klik di sini

Duniaindustri Line Up:

detektif industri pencarian data spesifik

Portofolio lainnya:

Atau simak video berikut ini:

Contoh testimoni hasil survei daerah: