Tugas Berat Menperin Baru Benahi Struktur Industri

Duniaindustri.com (Juli 2016) – Presiden Joko Widodo menunjuk Politisi Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) menggantikan politisi Hanura Saleh Husin. Salah satu tugas berat Menperin baru adalah membenahi struktur industri termasuk merealisasikan roadmap industri nasional.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Airlangga dipercaya Jokowi karena memiliki pengalaman panjang di bidang industri. Hal tersebut bisa dilihat dari pengalaman Airlangga di Komisi VI DPR yang membidangi perindustrian. “Beliau pengalaman sebagai anggota DPR panjang sebagai komisi industri,” kata Pramono.

Pramono menambahkan, Airlangga mempunyai tugas khusus dari Presiden untuk membangun roadmap industri di Indonesia kedepan.

Presiden meyakini dengan pengalaman dan kemampuannya, Airlangga bisa menjalankan tugas tersebut. “Beliau inisiator UU bidang industri. Kami yakin bisa dilakukan dengan baik,” kata dia.

Sementara itu, Ekonom Lana Soelistianingsih mengatakan pergantian satu menteri dan dua pimpinan lembaga sudah sangat tepat dilakukan Presiden Joko Widodo. Dia menyoroti pergantian Menperin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala Bappenas.

Mengenai posisi Menperin, sosoknya yang datang dari kalangan pengusaha Airlangga Hartarto cukup pas karena dianggap memiliki pemahaman terhadap industri. Pemahaman ini bisa digunakan untuk menghasilkan bahan baku dan memperbaiki permasalahan struktural karena maraknya kebutuhan impor untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Impor bahan baku masih mencapai 60 persen, untuk obat saja 90 persen, ini patut diwaspadai jika ekonomi tumbuh tinggi karena kita pernah alami defisit 4,4 persen di saat pertumbuhan ekonomi capai 6,2 persen saat 2013,” jelas Lana.

Rata-rata 64%
Sekitar 64% dari total bahan baku, bahan penolong, serta barang modal dari industri nasional masih bergantung pada impor untuk mendukung proses produksi, menurut data Kementerian Perindustrian. Karena itu, mayoritas industri rentan terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang diperoleh Duniaindustri.com, rata-rata impor bahan baku, bahan penolong, serta barang modal itu berasal dari sembilan sektor industri yakni perrnesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas.

Sekitar 64% industri itu mendominasi nilai produksi industri nasional sebesar 80% serta menyumbang 65% penyerapan tenaga kerja. Hal itu menunjukkan peran strategis dari sembilan sektor industri tersebut.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, neraca perdagangan enam dari sembilan industri itu ternyata defisit karena impor lebih besar dibandingkan ekspor. Total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64% industri nasional itu mencapai sekitar 67,9%, impor barang modalnya mencapai 24,6%, dan impor barang konsumsinya 7,5%.

Menyadari hal itu, pemerintah ingin segera mengatasi masalah tersebut karena menjadi prioritas Kementerian Perindustrian. Salah satu caranya mempercepat program hilirisasi agar ketergantungan bahan baku impor semakin kecil.

Selama ini, banyak sumber daya alam Indonesia baik di bidang agro maupun mineral diekspor dalam keadaan mentah, kemudian diolah di negara lain menjadi barang semijadi, dan diimpor ke Indonesia sebagai bahan baku atau bahan penolong. Karena itu, pemerintah mengamanatkan bahan mentah wajib diolah di dalam negeri agar industri hilirnya tumbuh dengan struktur yang kuat.(*/berbagai sumber/tim redaksi 04)

CONTACT US BY SOCIAL MEDIA: