Silang Pendapat Terkait Safeguard Garmen, IKATSI Minta Birokrasi Pro Impor Perlu Dipangkas

Duniaindustri.com (April 2021) – Silang pendapat terjadi terkait rencana penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) pakaian jadi atau garmen. Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Riza Muhidin menyoroti kasus safeguard garment, dimana hasil penyelidikan Komite Perlindungan Pasar Indonesia (KPPI) KEMENDAG selama hampir satu tahun dan merekomendasikan pengenaan safeguard terhadap 134 HS (7 segment) pakaian jadi selama 3 tahun justru berusaha dipereteli oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP).

“Dari informasi yang kami dapat, BPPP meminta agar 75 nomor HS hanya dikenakan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) sebesar 5%” ungkap Riza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/4).

Terlebih lagi menyoal kegeraman Presiden Jokowi atas serbuan produk impor di banyak sektor perdagangan barang, IKATSI menilai bahwa perlu dilakukan pembenahan birokrasi di beberapa Kementerian terkait perekonomian. IKATSI menilai pengaruh pola pikir sebagian birokrasi yang pro impor menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor manufaktur termasuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

IKATSI menilai usulan BPPP sangat tidak masuk akal karena jika dihitung harga pakaian impor yang dijual sekitar Rp 30.000,- berarti BMTP nya hanya Rp 1.500,- per potong. Riza menilai usulan ini mempermainkan hasil penyidikan KPPI yang merekomendasikan BMTP rata-rata Rp 100.000,- perpotong. “Di sini kita bisa menilai bagaimana BPPP Kemendag sangat melindungi barang impor agar bisa tetap membanjiri pasar dalam negeri, padahal penyidikan KPPI membuktikan adanya injury yang diderita oleh produsen pakaian jadi nasional atas banjirnya barang impor selama bertahun-tahun,” ungkap Riza.

Analisa yang dilakukan IKATSI memperlihatkan bahwa jika 130 ribu ton garment yang selama ini diimpor bisa disubstitusi oleh produk dalam negeri maka perekonomian negara akan mendapat benefit yang sangat besar, karena dampaknya bukan hanya untuk industri garment itu sendiri namun juga untuk produsen di mid-stream dan di up-stream. “Kita bisa lihat bahwa safeguard tidak hanya menghemat USD 850 juta devisa, tetapi juga mendorong kegiatan produksi sebesar Rp. 22,6 Trilyun atau USD 1,5 milyar. Belum lagi setoran BPJS tenaga kerja yang diambil dari gaji tenaga kerja yang memproduksi barang substitusi itu,” tambahnya.

IKATSI berharap agar BPPP KEMENDAG dan BAPENAS segera menyetujui implementasi BMTP ini menyusul KEMENPERIN, KEMENKEU dam KEMEMKO Perekonomian yang sudah lebih dulu menyetujuinya.

Kemudian Riza menekankan agar Presiden Jokowi segera bertindak membenahi para birokrat dan pejabat yang tidak satu visi membangun negeri melalui kegiatan ekonomi dalam negeri khususnya di sektor manufaktur. “Birokrasi dan pejabat yang beda visi dengan Presiden ini akan membuat kita selamanya ketergantungan dengan produk impor, dan terus menggerogoti devisa” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menanggapi bahwa safeguard pakaian jadi sangat penting bagi seluruh rantai nilai sektor TPT hingga petrokimia nasional. “Bahan baku pakaian jadi yang diproduksi oleh Industri Kecil Menegah (IKM) adalah kain dari industri tenun dan rajut, kemudian, benang, serat, asam thereptalat (PTA) hingga paraxylene (PX) yang diproduksi oleh Pertamina,” jelas Redma. “Jadi ini menyangkut nasib seluruh rantai nilai yang melibatkan lebih dari 5 juta tenaga kerja langsung dan ribuan perusahaan berskala kecil, menengah hingga besar,” jelasnya.

Redma pun menyoal kajian internal BAPENAS yang menolak pengenaan safeguard yang dianggapnya terlalu dangkal dan membandingkannya dengan hasil kajian IKATSI. Kajian BAPENAS hanya menghitung dampak inflasi bagi konsumen jika dikenakan BMTP pakaian jadi tanpa menghitung dampak dari kegiatan produksi didalam negeri. “Kajian dampak pemberlakuan safeguard yang dilakukan IKATSI tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan bisa membayar dampak inflasinya,” jelas Redma.

“Bahkan kajian IKATSI belum memperhitungkan setoran PPH badan, pembayaran listrik, penggunaan logistik hingga dampak ekonomi lainnya yang terjadi jika 130 ribu ton garment itu diproduksi didalam negeri dan belum lagi menghitung dampaknya kesektor petrokimia sebagai bahan baku serat,” tambahnya.

Redma pun menyoal kesimpulan BAPENAS bahwa pengenaan BMTP akan menurunkan kinerja ekspor adalah hal yang mengada-ada dan menunjukan bahwa BAPENAS tidak memahami struktur bisnis industri TPT. “Produsen ekspor itu 85% persen berada di Kawasan Berikat yang tidak terkait aturan safeguard, 15%-nya mengunakan fasilitas KITE, coba baca lagi aturan terkait KB atau KITE. Dan produsen brand internasional itu ditunjuk oleh Buying Agent berbasis di Hongkong atau Singapura dan tidak ada hubungannya dengan importir pemegang lisensi distribusi didalam negeri,” jelas Redma.

“Ini kan lagu lama, setiap kita ajukan kebijakan yang pro produsen dalam negeri selalu ditakut-takuti dengan inflasi dan ekspor yang turun, tapi kalo ada usulan fasilitasi impor, wah cepet banget diimplementasi,” pungkasnya.(*/tim redaksi 08/Safarudin/indra)

 

Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:

Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 224 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini

Database Riset Data Spesifik Lainnya:

• Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 224 database, klik di sini
• Butuh 25 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
• Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
• Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
• Butuh 11 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
• Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
• Butuh 17 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
• Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
• Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
• Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
• Butuh copywriter specialist, klik di sini
• Butuh content provider (online branding), klik di sini
• Butuh market report dan market research, klik di sini
• Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
• Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customized direktori database perusahaan, klik di sini

Duniaindustri Line Up:

detektif industri pencarian data spesifik

Portofolio lainnya:

Atau simak video berikut ini: