Rupiah Kembali Melemah ke Level Rp 14.137/US$, IHSG Terkoreksi

IMF NILAI PEREKONOMIAN INDONESIA LEBIH KUAT

Duniaindustri.com (September 2015) – Nilai tukar rupiah pada Selasa (2/9) ditutup melemah ke level Rp 14.137/US$, melemah 39,5 poin (0,28%) dibanding sehari sebelumnya. Seiring dengan itu, bursa saham Indonesia (IHSG) menurun 11 poin (0,25%) menjadi 4.401 poin.

Pelemahan rupiah itu terjadi sejalan dengan kedatangan Managing Director International Moneter Fund (IMF) Christine Medeleine Odette Lagarde untuk bertemu dengan pimpinan DPR dan Presiden Jokowi.

Lagarde menilai, posisi makro ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan posisi pada 15 tahun lalu. “Persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain di dunia internasional, termasuk di Tiongkok,” kata Lagarde usai bertemu pimpinan DPR RI.

Pada kunjungan tersebut, ia dan rombongan diterima Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang didampingi Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dan Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjianto.

Lagarde menilai, Pemerintah Indonesia selama 15 tahun di era reformasi sudah mengatur ekonomi makro dengan baik sehingga posisinya sudah jauh lebih baik.

Ia menambahkan, dirinya juga menilai perempuan Indonesia adalah figur para pekerja keras yang mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat.

Dia juga menyatakan akan bertemu dengan tokoh-tokoh perempuan, untuk menyerap isu perempuan di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan, IMF meminta bantuan Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan konferensi antara IMF dengan Bank Dunia atau World Bank. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018.

Menurut dia, pada event itu akan hadir banyak pengusaha dan bankir dari berbagai negara. “IMF mengharapkan peran aktif DPR dalam event yang sangat penting ini,” katanya.

Taufik menegaskan, DPR akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan Konferensi IMF-World Bank dan Asian Games 2018.

Paket Kebijakan Baru

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan yang segera diterbitkan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi saat ini akan terdiri dari empat kelompok. “Saya ingin menyampaikan ada empat blok paket kebijakan ini,” kata Darmin.

Dia menjelaskan empat kelompok paket kebijakan tersebut di antaranya terkait fiskal dan keuangan, deregulasi peraturan terkait investasi dalam sektor industri dan perdagangan, insentif untuk percepatan pembangunan smelter serta penanganan masalah pangan.

Darmin mengatakan paket kebijakan yang terkait fiskal dan keuangan terdiri dari sekitar enam atau tujuh poin yang diantaranya memuat aturan mengenai kepemilikan asing di sektor properti hingga pengaturan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio).

“Mulai dari soal mendirikan rumah atau apartemen oleh asing hingga pengaturan ‘debt to equity ratio’ kalau ingin meminjam ke luar negeri. Kalau modalnya kecil jangan meminjam yang banyak, karena kita semuanya jadi ikut susah,” jelasnya.

Selain itu, ada aturan agar pemanfaatan dana untuk pembangunan desa dapat lebih fokus penggunaannya, terutama pada dua atau tiga kegiatan yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti irigasi, jembatan atau jalan.

Sementara, Darmin menambahkan inti dari penerbitan kebijakan deregulasi peraturan adalah untuk mereview peraturan yang selama ini masih menghambat investasi dalam bidang industri dan perdagangan, termasuk sektor energi.

“Ada yang diubah sebagian, ada yang total, itu menyangkut kalau tidak salah 160 peraturan. Ada juga yang disederhanakan dalam peraturannya, artinya semua yang terkait investasi dia mungkin diatur oleh kementerian lain,” katanya.

Untuk paket kebijakan terkait masalah pangan, Darmin mengatakan salah satunya adalah pemberian raskin ke 13 dan 14, sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan pangan bagi penduduk miskin ketika terjadi masa paceklik.

“Situasi tekanannya akan lebih berat. Oleh karena itu pemerintah menyediakan dua bulan tambahan raskin. Satu kali September, satu kali November atau Desember, pada saat puncak pacekliknya datang,” ujarnya.

Darmin memastikan pemerintah mungkin akan mengumumkan paket kebijakan kelompok dua yang terkait dengan deregulasi peraturan untuk mempercepat investasi sektor industri dan perdagangan, terlebih dahulu, paling lambat minggu depan.(*)