RI Bentuk Holding BUMN Perkebunan dengan Aset Rp 50 Triliun

Duniaindustri.com – Pemerintah Indonesia membentuk holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor perkebunan yang akan efektif mulai 1 Maret 2012. Holding BUMN Perkebunan akan membawahi 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Dengan penggabungan BUMN Perkebunan, total aset 15 perusahaan yang dimerger mencapai sekitar Rp50 triliun, salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah memperkirakan holding BUMN perkebunan berpotensi meraup laba bersih sebesar Rp5,3 triliun pada 2012, melonjak dari 2011 yang diperkirakan sekitar Rp3,6 triliun.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk Megananda Daryono –mantan Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer– sebagai direktur utama holding BUMN perkebunan. “Dengan pembentukan holding ini, maka BUMN perkebunan akan menjadi salah satu perkebunan terbesar di dunia,” kata Dahlan Iskan.

Kementerian BUMN menargetkan dalam jangka panjang holding BUMN perkebunan tersebut dapat meraih laba bersih sebesar Rp10 triliun. “Kalau laba sudah bisa dipupuk hingga Rp10 triliun, bukan tidak mungkin perkebunan di Malaysia juga akan bisa diakuisisi BUMN perkebunan Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, PTPN III akan bertindak sebagai pemimpin holding, sedangkan BUMN perkebunan lainnya otomatis menjadi anak-anak usaha. Ke-15 perusahaan yang masuk dalam holding BUMN perkebunan adalah PTPN I, PTPN II, PTPN III, hingga PTPN XIV, ditambah PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Pada 2015, pemerintah juga berencana membentuk holding BUMN di sektor maritim dan logistik. Rencana tersebut dilakukan untuk menekan tingginya biaya logistik nasional.

Presiden Joko Widodo mengatakan peleburan badan usaha milik negara (BUMN) logistik, akan dilakukan terhadap empat perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT PAL (Persero), PT Dok dan Perkapalan (Persero). BUMN kemaritiman yang mendukung konsep tol laut sebagai program tersebut juga bakal dilebur menjadi satu holding BUMN logistik.

“Masih diproses terus untung dan ruginya. Kita perlu holding BUMN atau hanya konsolidasi dan sinergi antar BUMN, antar Pelindo. Yang jelas, sistemnya harus satu,” ungkapnya.

Saat ini pemerintah telah melebur BUMN logistik melalui sistem virtual. Pelindo I, II, III, dan IV, telah digabungkan ke dalam satu holding virtual yang nantinya akan ditingkatkan menjadi holding logistik terintegrasi secara nyata.

Integrasi sistem secara nasional bagi seluruh pelabuhan di Tanah Air dapat menurunkan biaya logistik hingga 30%-50%. Sehingga, produk dalam negeri akan lebih murah dan daya saing barang ekspor akan meningkat.

Jika daya saing meningkat, eksportir asal Indonesia tentu dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Persaingan di pasar internasional juga bakal berdampak positif pada perekonomian di dalam negeri.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, peleburan BUMN logistik merupakan aksi korporasi yang positif. Dia menegaskan, peleburan dilakukan terhadap perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor logistik nasional. “Enggak menunjuk induk holding BUMN, tapi bikin baru,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno. Menurutnya, pemerintah bakal menggabungkan BUMN yang berkaitan dengan program ‘tol laut’. Konsep tol laut pada intinya adalah keinginan pemerintah untuk mempercepat konektivitas dalam rangka implementasi sistem logistik nasional melalui moda transportasi laut dari ujung barat ke timur Indonesia.

Penggabungan BUMN pelabuhan ke dalam satu holding itu memang telah digaungkan sejak 12 tahun silam. Namun, peleburan ini mulai serius digarap sejak era pemerintahan sebelumnya.

“Paling utama mengenai kemaritiman untuk merealisasikan tol laut, tentunya kita akan bangun pelabuhan-pelabuhan, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di beberapa area di Indonesia,” kata Rini.(Tim redaksi 03)

CONTACT US BY SOCIAL MEDIA: