Dunia Industri Pionir Berita dan Komunitas Industri Indonesia
Duniaindustri.com (Januari 2017) – Seperti diduga sebelumnya, Donald Trump yang terpilih dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat cenderung menerapkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Dalam rilis yang diterbitkan situs Gedung Putih setelah pelantikan Trump disebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga AS.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah menarik diri dari perjanjian kerja sama perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP).
Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump akan mengambil langkah tegas bagi negara yang melanggar kerja sama perdagangan dan merugikan tenaga kerja AS, seperti dikutip Reuters.com. Trump juga akan kembali menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan North American Free Trade Agreement (NAFTA).
“Strategi dimulai dengan penarikan diri dari TPP dan memastikan setiap perjanjian baru di bidang perdagangan harus terkait dengan kepentingan para pekerja Amerika Serikat,” sebut pernyataan itu.
Rilis tersebut juga menjelaskan, kesepakatan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat kini harus benar-benar mementingkan Warga AS. Pemerintah AS juga tidak segan menarik diri dari kesepakatan NAFTA apabila hal ini tidak memberikan keuntungan bagi pekerja Amerika.
“Telah sekian lama masyarakat Amerika Serikat dipaksa untuk menerima kesepakatan perdagangan yang hanya memuat kepentingan orang-orang kalangan atas Washington,” sebut pernyataan dari Gedung Putih tersebut.
Sebelum dilantik, Donald Trump memang telah mengutarakan niatnya untuk keluar dan menghentikan kesepakatan Kerja Sama TPP saat ia telah menjabat sebagai presiden. Hal ini diumumkannya melalui pesan video yang diunggahnya.
Selain menarik diri dari TPP, Trump juga berjanji membatalkan pembatasan produksi energi AS. Kemudian dia juga hendak memotong sejumlah aturan tentang bisnis di negara itu.
Sebagai informasi, TPP atau Trans Pacific Partnership merupakan sebuah blok perdagangan bebas yang diinisiasikan oleh Presiden Barack Obama. Kesepakatan yang diteken 5 Oktober lalu ini beranggotakan 12 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, Malaysia, Singapura, Brunei dan Vietnam.
Proteksionisme sebelumnya telah diperkirakan oleh sejumlah ekonom global menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Goldman Sachs memperingatkan, kebijakan pembatasan perdagangan yang akan diterapkan Donald Trump setelah menjabat Presiden AS, akan memberi pukulan keras pada sejumlah negara Asia.
Dari konsistensi pesan yang disampaikan Trump serta sosok pejabat yang ia nominasikan, besar kemungkinan Presiden ke-45 Amerika Serikat itu pro-pembatasan perdagangan.
“Kecenderungan untuk tidak terjadi tindakan perdagangan tampaknya kecil dengan memperhatikan konsistensi pesan yang disampaikan (Trump) selama kampanye, dalam platform kebijakan Presiden terpilih yang termuat dalam webpage-nya, dan orientasi pejabat yang dinominasikan untuk posisi-posisi yang terkait perdagangan dalam pemerintahan mendatang,” tulis analis Goldman Sachs.
Goldman mengestimasikan bahwa pemotongan impor AS akan mengurangi aktivitas ekonomi Asia sekitar 2,6 kali nilai pemangkasan tersebut.
“China mempunyai multiplier produksi yang tertinggi (sekitar tiga kali), namun dampak negatif terbesar akan dialami perekonomian Taiwan dan Korea Selatan karena ketergantungan yang besar pada perdagangan luar negeri,” tulis analis Goldman, seperti dikutip CNBC.
Diestimasikan, setiap pemotongan impor AS sebesar 1 persen dari nilai PDB (atau sekitar 7 persen nilai impor AS) akan menyebabkan penurunan output sekitar 1 persen dari PDB Taiwan dan Korea Selatan, dan 0,6 persen dari PDB China.
Goldman juga memproyeksikan, setiap 5 persen penurunan impor AS, bisa menyebabkan kejatuhan indeks regional MSCI AC Asia Pasifik (tidak termasuk indek Jepang) hingga 8 persen.(*/berbagai sumber/tim redaksi 03)
CONTACT US BY SOCIAL MEDIA:
