Program LCGC Dipertanyakan Terkait Efektivitas Konsumsi BBM

Duniaindustri.com (Maret 2014) — Kementerian Keuangan mempertanyakan efektivitas aturan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Surat resmi sudah dikirimkan ke Kementerian Perindustrian mengenai hal tersebut.

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, Jumat 21 Maret 2014, mengungkapkan, jika aturan tersebut terbukti tidak efektif menekan subsidi BBM, kementeriannya akan mengajukan peninjauan kembali aturan tersebut.

“Karena, kami maunya LCGC mengonsumsi BBM sesuai dengan aturannya, yaitu mobil yang menggunakan BBM non subsidi,” ujar Chatib, saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Chatib akan membahas efektivitas aturan itu dengan Kementerian Perindustrian. Sebab, meskipun meningkatkan penjualan mobil, tujuan utama pemerintah yaitu untuk menekan subsidi BBM.

“Kami harus mengkaji lagi, kan Kemenperin yang jadi lead-nya. Kita lihat nanti,” ungkapnya.

Kementerian Perindustrian menargetkan produksi LCGC tahun ini sekitar 120 ribu – 130 ribu unit, atau 10%-15% dari total produksi mobil secara nasional.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), realisasi investasi di sektor otomotif terutama untuk mendukung program mobil murah mencapai US$ 2,42 miliar yang mayoritas berasal dari tujuh prinsipal otomotif asal Jepang.

Suzuki Motor Company melalui PT Suzuki Indomobil Motor telah menanamkan modalnya US$ 782,63 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi baru 100.000 unit per tahun. Dengan tambahan itu, total kapasitas terpasang Suzuki di Indonesia mencapai 200.000 unit per tahun dan investasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi mesin dan peningkatan jumlah model baru.

Toyota Motor Company juga telah mengucurkan investasi US$ 534,4 juta kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk melakukan ekspansi pabrik sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dari 110.000 unit menjadi 240.000 unit per tahun.

Tak ingin kalah dengan pesaingnya, PT Honda Prospect Motor (HPM) juga baru merealisasikan pembangunan pabrik baru di Indonesia senilai US$ 329 juta untuk meningkatkan kapasitas tiga kali lipat menjadi 180.000 unit per tahun.

Pabrik baru HPM yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat tersebut akan dibangun pada tahun ini dan berlokasi tepat di belakang pabrik yang sudah ada saat ini. Adapun, total luas bangunan yang direncanakan sebesar 95.000 m2 dari total lahan 512.500 m2 dan akan menyerap 2.000–5.000 tenaga kerja baru dan direncanakan berproduksi komersial pada 2014.

Sisi Negatif
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, mengatakan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) akan meningkatkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. “Karena tidak ada yang menjamin mobil-mobil itu menggunakan Pertamax, bukan Premium,” ujarnya.

Menurut Pengamat ekonomi dari Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mobil murah menyumbangkan terhadap makin lebarnya defisit transaksi berjalan yang hingga kuartal III 2013 sudah mencapai US$ 5,65 miliar.

Sementara, Juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, memprediksi ada kenaikan konsumsi BBM bersubsidi seiring dengan penambahan jumlah mobil. Apalagi, harga bensin dengan kadar Ron di atas 90, seperti Pertamax, sedang naik.

Namun, Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat, menjamin peluncuran LCGC tidak membuat konsumsi BBM subsidi membengkak, karena mesin LCGC dirancang khusus menggunakan bahan bakar non-subsidi.

Kongesti Infrastruktur
Sejumlah pengamat lainnya menilai mobil murah akan menambah kompleksivitas kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan jalan di Ibukota Jakarta menimbulkan kerugian sosial yang diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per hari pada 2012. Kerugian sosial tersebut meroket 295% dibanding 2003 sebesar Rp17,2 triliun.

Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre Harun Al Rasyid Lubis mengatakan, kerugian itu timbul karena adanya biaya sosial tambahan yang dikeluarkan masyarakat akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp68 triliun per tahun.

“Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu,” katanya.

Saat ini di Jakarta, sebanyak 5%-10% penghasilan keluarga dihabiskan untuk transportasi dan dibutuhkan US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA (gangguan reproduksi, kanker, paru-paru, serta perubahan genetik) yang disebabkan emisi kendaraan.
Tren yang terjadi saat ini, kemacetan meluas ke berbagai daerah di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan bahkan Bandung. Kerugian sosial akibat kemacetan di Bandung diperkirakan mencapai Rp5 triliun/tahun atau Rp14 miliar/hari.

Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistim transportasi di semua moda, baik jalan baru (tol/non tol), flyover, pelebaran, peningkatan geometri persimpangan dan lainnya.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, sebaiknya untuk membenahi Jakarta, tidak dibebani dengan kepentingan politis. “Jangan setiap pejabat baru, ingin menggebrak dengan kebijakan baru, tetapi kenyataannya, tidak sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada,” katanya.(*)