Polemik Rencana Kenaikan BBM Subsidi, Ekonom: Inflasi Akan Terkerek Naik hingga 7%

Duniaindustri.com (Agustus 2022) – Kalangan pengamat dan ekonom menilai rencana kenaikan BBM subsidi karena keterbatasan subsidi energi berpotensi mendongkrak inflasi hingga 7% dari posisi saat ini 4,94%. Meski demikian, pilihan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi merupakan opsi yang sulit mengingat beban APBN yang semakin berat.

Nailul Huda, Peneliti dan Ekonom Indef, menilai pemerintah dalam posisi yang cukup sulit mengingat saat ini inflasi sedang tinggi inflasi. Jika opsi menaikkan harga BBM subsidi diterapkan, hal itu akan membuat inflasi semakin tidak terkendali.

“Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94 persen dan jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan. Semua barang akan naik dan transportasi bisa naik semakin tinggi. Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat. Dimana beban akan semakin naik seiring dengan masih tingginya harga BBM global,” paparnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, walaupun beban subsidi BBM cukup berat, saat ini sangat perlu untuk menjaga harga Pertalite. Walaupun demikian, pasti akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, makanya perlu diantisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok. “Jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik,” ucapnya.

Sebagai alternatif solusi, dia menilai, pemerintah bisa me-realokasi anggaran tidak produktif dan anggaran pertahanan Indonesia yang terlalu besar. Anggaran untuk infrastruktur bisa juga untuk dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial. “Anggaran untuk Food Estate, IKN, ataupun KCJB bisa dialihkan ke subsidi. Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah, harus ada bantuan langsung berupa BLT. “Tujuannya agar angka kemiskinan tidak naik secara tajam dan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah,” tuturnya.

Nailul menjelaskan sebenarnya sah-sah saja sebuah negara memberikan subsidi komoditas (seperti subsidi BBM) ke masyarakat dimana salah satu tujuan belanja pemerintah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “Jika harga dilepas ke pasar, ketika harga tinggi seperti ini banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Malaysia juga menerapkan kebijakan subsidi yang sama kok, tapi memang di sana terdapat kebijakan yang tidak diterapkan di Indonesia seperti relaksasi PPN. Indonesia malah menaikkan PPN-nya dari 10 persen menjadi 11 persen. Jadi memang sangat tergantung political will dari pemerintah. Selain itu, Pak Jokowi juga terjebak ‘janji’ untuk tidak menaikkan harga Pertalite, jadi masyarakat pasti memberikan harapan Pertalite harganya tidak naik,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa seiring pemulihan ekonomi yang menguat, diikuti dengan peningkatan mobilitas sehingga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Solar dan Pertalite diperkirakan bakal habis di bulan Oktober 2022.

“Proyeksi konsumsi Solar sebesar 17,44 juta KL atau sudah 115% dari kuota, dan proyeksi konsumsi Pertalite 29,07 juta KL atau 126% dari kuota. Yang jadi masalah, semua subsidi Rp502,4 triliun itu akan habis di bulan Oktober,” ujar Sri, kemarin.

Dia menyampaikan, hal ini dikarenakan tren harga minyak dunia yang terus melonjak naik. Outlook perkiraan harga internasional (Brent) oleh EIA diproyeksikan sepanjang tahun ini harga minyak di USD104,8 per barel dan berdasarkan forecast consensus, harga minyak ada di USD105 per barel.

Sebelumnya saat bertemu dengan DPR RI, Menkeu Sri Mulyani membeberkan bahwa pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp198 triliun jika tidak menaikkan harga BBM subsidi, Pertalite dan solar.

Sri Mulyani mengatakan kondisi itu akan semakin memberatkan APBN karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM. “Duitnya sudah disediakan Rp502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya ‘ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?’ Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?” tanya Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPR RI.

Sementara itu, pengamat dan ekonomi menilai pemerintah sebaiknya menunda proyek Ibukota Negara (IKN) baru yaitu Nusantara dibanding menaikkan harga Pertalite dan Solar. Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, menilai kenaikan harga Pertalite dan Solar lebih berisiko secara sosial dibanding menunda IKN.

“Minggu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan bahwa Pemerintah akan menaikan harga Pertalite dan Solar. Tentunya ini bukan kabar gembira bagi rakyat karena kenaikan BBM ini akan berimbas kepada kenaikan harga barang-barang pokok,” paparnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/8).

Sebagaimana yang diberitakan sebelum-sebelumnya, lanjut dia, subsidi BBM telah menghabiskan anggaran senilai Rp. 502,4 triliun. Anggaran besar tersebut digunakan untuk menjaga agar angka inflasi tidak melonjak tinggi. “Tapi ternyata subsidi yang dikorbankan sehingga risiko inflasi tentu saja jadi konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa ini,” jelasnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah pasca pandemi yang belum sepenuhnya usai, menurut dia, tentunya kebijakan ini belum tepat. “Dampak yang harus ditanggung masyarakat dari kenaikan BBM ini sangat besar. Dan ini akan ada efek buruk yang berantai di masyarakat,” katanya.

Jika memilih resiko mana yang paling berat, lanjut dia, sebetulnya pemerintah masih punya banyak alternatif dengan pertimbangan: pertama, pemerintah mengalami surplus dari penggunaan APBN sebesar 73,6 triliun per Juni 2022, artinya masih ada dana yang belum dioptimalkan. Kedua, ada pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda karena tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat, artinya menaikan harga BBM lebih beresiko ketimbang menunda pembangunan IKN ataupun kereta api cepat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, lanjut dia, tentunya subsidi BBM masih sangat diperlukan. Tapi di waktu yang sama pemerintah pun harus mengupayakan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik, produksi biofuel untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia.

“Jika ini berjalan maka negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalisir,” terangnya.

Jika pemerintah benar-benar pro rakyat maka solusi-solusi di atas adalah solusi yang akan diambil. “Tapi tampaknya willing pemerintah dalam hal ini masih dipertanyakan,” pungkasnya.(*/berbagai sumber/tim redaksi 08/Safarudin/Indra)

Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:

Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 256 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini

Database Riset Data Spesifik Lainnya:

• Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 256 database, klik di sini
• Butuh 25 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
• Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
• Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
• Butuh 11 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
• Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
• Butuh 17 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
• Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
• Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
• Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
• Butuh copywriter specialist, klik di sini
• Butuh content provider (online branding), klik di sini
• Butuh market report dan market research, klik di sini
• Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
• Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customize direktori database perusahaan, klik di sini

Duniaindustri Line Up:

detektif industri pencarian data spesifik

Portofolio lainnya:

Atau simak video berikut ini:

Contoh testimoni hasil survei daerah: