Perekonomian Indonesia Tersandera Subsidi BBM

Duniaindustri.com (Agustus 2014) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa, sejumlah 68,1 % anggaran dalam RAPBN 2015 tersandera untuk biaya pelayanan umum, salah satunya yakni subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu juga biaya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Selama 5 tahun terakhir ini, APBN kita tersandera subsidi BBM yang sangat besar. Sekitar 20-40% dari total pengeluaran pemerintah pusat,” ujar Enny.

Enny mengatakan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka pemerintah dinilai tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat kecil. Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN 2015 total anggaran belanja subsidi untuk energi sekitar Rp 363,5 triliun. Sedangkan untuk subsidi yang disasarkan untuk masyarakat kecil hanya sedikit. Misalnya pangan Rp 18,9 triliun, pupuk Rp 35,7 triliun dan benih Rp 900 miliar.

“Bagaimana kita bisa menstimulus masyarakat kecil, UMKM, infrasturktur, dan indeks pembangunan manusia jika semuanya diarahkan ke subsidi BBM. Padahal sejak tahun 2009, subsidi BBM terus meningkat di saat subsidi lainnya seperti pangan,pupuk dan benih cenderung stagnan,” ucapnya.

Enny menambahkan, meningkatnya subsidi energi lebih dikarenakan subsidi yang tidak tepat sasaran. “Pemerintah hanya gembar gembor peduli untuk masyarakat miskin, tapi dari segi kuantitatifnya tidak begitu. Pemerintah nampak lebih peduli kepada masyarakat menengah keatas,” tuturnya.

Sebagai informasi, pendapatan negara tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 1.762,29 triliun, naik 7,8 persen dari APBN Perubahan (APBN-P) 2014. Sedangkan belanja direncanakan Rp 2.019,86 triliun, naik 7,6 persen dari APBN-P 2014. Alhasil, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp 257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Besarnya defisit anggaran dalam RAPBN 2015 dipicu kenaikan alokasi untuk subsidi energi. Seperti diketahui, anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 akan dialokasikan sebesar Rp433,5 triliun. Sedangkan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun.

Sementara itu, PT Pertamina Persero mengungkapkan bahwa pihaknya sudah tidak melakukan pembatasan pengiriman BBM subsidi ke SPBU-SPBU di seluruh Indonesia. Pencabutan tersebut sesuai perintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT).

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan, pencabutan tersebut sudah dilakukan sejak Selasa (26/8) lalu dan dirinya juga sudah menyampaikan jika pembatasan tersebut dicabut maka kuota BBM subsidi akan melebihi kuota pada akhir tahun 2014, kelebihannya mencapai 1,3 juta Kl.

“Pemerintah sampaikan segera pulihkan, kemudian saya lapor ke Pak CT ini menurut perhitungan tidak cukup sampai akhir tahun. Lalu Pak CT bilang itu tanggung jawab pemerintah, pemerintah yang akan ambil solusi,” ujar Hanung di Jakarta, Rabu (27/8).

Tanpa pengendalian kuota BBM subsidi sebanyak 46 juta Kl, untuk jenis premium akan habis pada 20 Desember 2014, sedangkan solar 6 Desember 2014. Kelebihan tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hanung menjelaskan, sebelumnya Pertamina mendapat surat dari Menteri Keuangan Chatib Basri, jika pagu BBM subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebanyak 46 juta kl terlampaui akan menjadi resiko Pertamina untuk menanggung pembengkakkan dana subsidi BBM. Hal tersebut juga telah disampaikan ke CT, dan CT akan membicarakan dengan Chatib agar pembengkakan tersebut tidak menjadi tanggungjawab Pertamina.

Pada Selasa lalu, agar tidak terjadi antrean BBM subsidi, Pertamina telah menyalurkan 30 persen premium di atas kebutuhan harian secara nasional.(*/berbagai sumber)