Pasar Elektronik di Indonesia Ditaksir Rp 152,4 Triliun

Duniaindustri.com – Pasar produk-produk elektronik, termasuk alat telekomunikasi seperti handphone dan smartphone, di Indonesia pada 2014 diperkirakan mencapai Rp 152,4 triliun, naik 10% dibanding 2013 sebesar Rp 138,6 triliun. Nilai pasar elektronik itu merupakan hasil perhitungan tim duniaindustri.com berdasarkan asumsi pertumbuhan industri elektronik yang dibuat Kementerian Perindustrian dan riset Growth From Knowledge (GfK) Indonesia, lembaga riset produk elektronik, tahun 2010.

Tim duniaindustri.com memprediksi pertumbuhan nilai pasar elektronik sebagai berikut; 2010 sebesar Rp 83 triliun dengan pertumbuhan 17% dari tahun sebelumnya, 2011 sebesar Rp 98,77 triliun dengan pertumbuhan 19%, 2012 sebesar Rp 118,5 triliun dengan pertumbuhan 20%, 2013 sebesar Rp 138,6 triliun dengan pertumbuhan 17%.

Dari nilai pasar elektronik tersebut, sekitar 40%-50% dari total pasar merupakan nilai pasar alat telekomunikasi, berupa handphone dan smartphone. Itu berarti, di 2013 nilai pasar alat telekomunikasi mencapai Rp 55,4 triliun – Rp 69,3 triliun. Lebih dari 80% produk elektronik yang terjual di Indonesia berada di kisaran harga di bawah Rp 2 juta, mencerminkan daya beli konsumen Indonesia.

Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri elektronik sebesar 10% selama empat tahun ke depan. Saat ini ada 235 perusahaan yang bergerak di industri elektronik. “Industri ini merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk dikembangkan,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Menperin berjanji akan terus mendorong industri elektronik sehingga bisa memasok kebutuhan dunia, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif berupa insentif tarif dan perpajakan, serta pengamanan pasar domestik.

Hidayat mengakui saat ini tidak mudah untuk memberikan proteksi-proteksi yang ketat terhadap industri dalam negeri. “Perkembangan perdagangan dunia semakin memberikan ruang gerak yang terbatas,” katanya.

Komitmen Indonesia dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan regional dan bilateral lainnya, kata dia, menuntut industri yang kompetitif. Untuk itu, pemerintah akan membangun infrastruktur energi dan transportasi dan fasilitas lain yang dapat mendongkrak keunggulan kompetitif. “Perusahaan juga mesti meningkatkan efisiensi dan produktivitas,”  katanya.

Di sisi lain, pemerintah terus mengkaji bentuk disinsentif impor sejumlah produk elektronik seperti telepon seluler dan laptop. “Bentuk disinsentif bisa macam-macam. Bisa SNI (Standar Nasional Indonesia) atau regulasi lain,” kata Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi.

Beberapa macam disinsentif impor yang sudah diberlakukan di Indonesia antara lain pengurangan pelabuhan impor. Sebenarnya, disinsentif untuk barang impor, sudah diberlakukan sejak sebelum FTA (Free Trade Agreement). “Namun, beberapa tahun lalu kita mulai FTA dan barang-barang mulai dilepas (bea masuknya) sesuai tingkat sensitivitasnya,” kata dia.

Budi menegaskan, aturan ini bukan reaktif karena RIM membangun pabrik Blackberry di Malaysia. “Kita tidak bicara merek tapi kategori produk,” ujarnya. “Selain itu, kita juga sudah bisa membuat produk seperti handphone dan laptop sendiri.”

Disinsentif impor sudah biasa diberlakukan di berbagai negara. Misalnya di Malaysia, ada aturan pencatatan pengiriman barang. “Itu kan disinsentif juga, bentuknya regulasi teknis,” ujarnya.

Selain itu, di Thailand juga ada disinsentif berbentuk antidumping. “Bahkan, ada aturan di satu negara, yang mengirim balik impor mobil karena warna cap sama bempernya tidak sama,” kata dia.

Maka, Budi memandang, Indonesia juga mesti memberlakukan disinsentif. “Tapi maksudnya biar mereka tidak hanya jualan saja, tapi produksi juga. I give you business, you give us job,” kata Budi.(*/berbagai sumber)