Moratorium Lahan Sawit Rombak Strategi Produksi Perusahaan Sawit

Duniaindustri.com (Agustus 2016) – Rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium (penundaan) izin peruntukan lahan sawit akan merombak strategi produksi perusahaan sawit ke depan. Perusahaan sawit akan diarahkan untuk peningkatan produktivitas lahan dan hilirisasi produk.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pembahasan proses moratorium izin perkebunan sawit ini telah masuk dalam penentuan beberapa kategori penundaan.

Dia memastikan moratorium ini bertujuan untuk mengendalikan proses perizinan agar tidak ada ekspansi pembukaan lahan sawit baru, mendorong peremajaan tanaman serta meningkatkan produktivitas, dan pengembangan hilirisasi.

Dengan demikian, perusahaan sawit nantinya harus mengubah pola pikir dari ekstensifikasi menambah produksi melalui upaya perluasan lahan perkebunan, menjadi intensifikasi pemanfaatan lahan yang ada untuk hilirisasi.

Namun, Siti menegaskan, salah satu inti dari moratorium ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat kecil yang mencari nafkah dari sektor hortikultura ini agar tidak makin terpinggirkan.

“Status dari rakyat yang mencari penghasilan dari sawit harus diproteksi,” katanya.

Secara keseluruhan, moratorium izin perkebunan kepala sawit memiliki semangat untuk tidak memberikan izin baru pelepasan hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit.

Selain itu, kebijakan ini juga untuk memberikan kepastian hukum atas perkebunan sawit, termasuk kebun sawit rakyat yang terlanjur berada di kawasan hutan pemerintah.

Pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas perkebunan sawit serta mendorong pengembangan industri hilir dan menyempurnakan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi dari rencana moratorium (penundaan) izin peruntukan kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit selama lima tahun ini cukup kompleks, karena memiliki dampak yang besar kepada masyarakat dan perusahaan.

“Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan kalau moratorium ini dijalankan? Bagaimana penegakan hukum dan pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan,” kata Darmin saat memimpin rapat koordinasi lanjutan moratorium izin perkebunan sawit.

Menurut dia, rencana ini masih dalam proses finalisasi, dengan mempertimbangkan berbagai saran dan pertimbangan, sebelum nantinya dipresentasikan dalam sidang kabinet dan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden.

Di sisi lain, pemerintah akan membatasi siklus hak guna usaha (HGU) bagi perkebunan sawit. Rencananya, pembatasan siklus tersebut akan dijadikan satu dari delapan prinsip Inpres Penundaan Peruntukan Kawasan Hutan Alam untuk Dikonversi Menjadi Lahan Perkebunan Sawit.

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengatakan pembatasan siklus tersebut dilakukan untuk menata kembali perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Berdasarkan identifikasi pemerintah, selama ini banyak izin perkebunan sawit yang tidak sesuai prosedur.

“Apakah izin diberikan secara salah, atau ada pihak yang salah,” katanya.

Sofyan mengatakan, dengan pembatasan tersebut, nantinya izin HGU lahan perkebunan sawit yang telah habis tidak akan diperbolehkan untuk ditanami ulang kembali. Pemerintah akan mengevaluasi terlebih dahulu pemanfaatan lahan sawit tersebut.

Kalau nantinya dari hasil evaluasi tersebut, HGU perkebunan sawit tersebut tidak layak untuk dilanjutkan, pemerintah menyatakan akan menghentikan izinnya. Sebaliknya, kalau layak dilanjutkan, pemerintah akan memperpanjang izin HGU lahan sawit tersebut. “Perpanjangan ini dilakukan dengan melihat mana yang paling menguntungkan,” katanya.(*/berbagai sumber/tim redaksi 04)

CONTACT US BY SOCIAL MEDIA: