You are here: Home | Umum | Menyoal Masa Depan Subsidi dan Kompensasi BBM di Era Akselerasi Teknologi

Menyoal Masa Depan Subsidi dan Kompensasi BBM di Era Akselerasi Teknologi

Duniaindustri.com (Maret 2023) — Peraturan hukum mengenai penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang ada saat ini masih belum efektif dalam memastikan bahwa distribusi BBM tersebut dapat tepat sasaran. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan, untuk komoditas LPG, kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah (desil 1-4 kelompok pengeluaran terkecil) hanya menikmati 33,1 persen dari total subsidi LPG, sementara 66.9 persen LPG subsidi dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu.

Sementara untuk Pertalite, hanya 38.8 persen nilai kompensasi BBM Pertalite yang dinikmati oleh kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah (desil 1-4), sementara 61.2 persen penerima manfaat kompensasi BBM Pertalite adalah kelompok mampu.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, menyatakan tahun ini Indonesia dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit karena perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut sehingga terjadi fluktuasi harga minyak dunia. “Implikasinya adalah ada penurunan dari upaya untuk menyediakan kapasitas subsidi dan kompensasi yang memadai, khususnya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam Diskusi Publik INDEF 27 Maret 2023.

Di sisi lain, lanjut dia, publik masih menunggu bagaimana perubahan pada Perpres No. 191 tahun 2014 sebagai payung hukum penyediaan dan penyaluran BBM saat ini apakah dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Khususnya, melihat bahwa sasaran-sasaran dari perpres ini mencakup kelompok pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian perlu dilihat juga dengan payung hukum yang baru, apakah rancangan ini cukup relevan untuk tujuan pengurangan kebutuhan subsidi ke depan. Di sisi lain, di lapangan pembatasan subsidi tampaknya masih perlu kerja keras. Oleh karena itu, patut dilihat bagaimana penguatan regulasi ke depan dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Pertamina dengan pembatasan subsidi BBM melalui teknologi apakah bisa lebih tepat sasaran atau tidak.

Menanggapi pembatasan subsidi BBM dan penguatan regulasi, anggota DPR RI, Kardaya Warnika, menyatakan bahwa perubahan kebijakan BBM ini sangat sensitif mengingat secara statistik gejolak publik yang paling banyak menyebabkan kejatuhan pemerintah adalah dikarenakan permasalahan BBM. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan menyangkut BBM perlu mengingat tiga poin utama. Poin pertama, availability atau produk BBM harus betul-betul dipastikan tersedia di seluruh Indonesia. Kedua, accessibility, yaitu produk BBM ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dan yang terakhir, affordability, yaitu harga untuk BBM tersebut tersedia dengan harga yang murah sehingga masyarakat tidak terbebani.

Sementara itu, Maompang Harahap, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Kementerian ESDM, menyampaikan memang saat ini terdapat pembahasan mengenai perubahan peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 yang baru. Pembahasan perubahan ini memang banyak diskusi dan masukan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya mengenai bagaimana melakukan pengaturan pengendalian, termasuk juga penguatan pengawasan di lapangan pada saat nanti substansi dari perubahan ini diimplementasikan.

Imaduddin Abdullah, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, memaparkan beberapa urgensi reformulasi kebijakan BBM seperti posisi Indonesia yang saat ini merupakan net-importir minyak, konsumsi BBM JBKP yang cenderung tidak tepat sasaran, dan tingginya jumlah penyalahgunaan subsidi BBM. Berangkat dari hal tersebut, ia menyampaikan pentingnya penguatan regulasi melalui revisi Perpres No 191 tahun 2014.

Pada Kesempatan yang sama, Imaduddin Abdullah, menyatakan terdapat 4 opsi pembatasan BBM subsidi dan kompensasi yang dapat dilakukan. Skenario tersebut sebagai berikut: Opsi 1. Seluruh mobil plat hitam, mobil dinas dan motor di atas 150 cc masuk negative list; Opsi 2. Seluruh mobil plat hitam dan mobil dinas masuk negative list; Opsi 3. Seluruh mobil plat hitam dan mobil dinas dan motor di atas 150 cc dapat mengakses JBKP namun dengan kuota; Opsi 4. Mobil plat hitam di atas 1400 cc mobil dinas, dan motor di atas 150cc masuk negative list. Negative list merupakan kendaraan-kendaraan roda 2 atau 4 yang dilarang mengonsumsi BBM subsidi dan kompensasi.

Ia juga menjelaskan, opsi 1 menghasilkan penghematan fiskal terbesar (Rp 5,78 triliun jika diimplementasikan setelah lebaran, atau Rp 2.89 triliun jika diimplementasikan pada awal bulan September). Sedangkan untuk opsi 2, walaupun penghematan opsi 2 tidak sebesar opsi 1 (yaitu sebesar 5.43 triliun/2,71 triliun), tetapi tidak ada biaya pengawasan yang harus dikeluarkan karena kebijakan tersebut tidak perlu meregulasi konsumsi pengguna motor yang berjumlah 120 juta kendaraan. Pada opsi 3, pilihan ini dapat mencegah konsumsi secara excessive tetapi sangat rawan penyelewengan. Sedangkan, opsi 4 memiliki aspek dengan tingkat keadilan yang tinggi karena hanya mobil dengan cc besar yang masuk negative list. Akan tetapi, potensi penghematan lebih kecil dan biaya pengawasan berpotensi tinggi.

Ia menekankan bahwa dalam mempertimbangkan opsi-opsi tersebut, perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti potensi penghematan fiskal, kemudahaan implementasi kebijakan, dan aspek keadilan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan dampak terhadap daya beli masyarakat.

Menanggapi opsi-opsi tersebut, Kardaya Warnika, menekankan yang paling penting adalah solusi yang diberikan harus sederhana dan kontinyu. Misal, dengan memanfaatkan data-data yang sudah ada di Kemensos, BPS, Bapennas, dan lainnya. Dari data tersebut dapat dilakukan plotting orang yang perlu disubsidi dan diberikan subsidi sesuai dengan yang dibutuhkan.(*/tim redaksi 09/Safarudin/Indra)

Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:

Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 263 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini

Database Riset Data Spesifik Lainnya:

Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 263 database, klik di sini

Butuh 25 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini

Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini

Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini

Butuh 11 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini

Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini

Butuh 17 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini

Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini

Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini

Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini

Butuh copywriter specialist, klik di sini

Butuh content provider (online branding), klik di sini

Butuh market report dan market research, klik di sini

Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini

Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customize direktori database perusahaan, klik di sini

Duniaindustri Line Up: