Dunia Industri Pionir Berita dan Komunitas Industri Indonesia
Duniaindustri.com (April 2018) Bali – Isu consensus global dalam standar keberlanjutan kelapa sawit dinilai membutuhkan upaya kolaborasi dari multistakeholders. Upaya kolaborasi akan mengurangi kesenjangan antara berbagai standar yang telah ada, sehingga memunculkan persamaan bersama.
Hal itu menjadi pembahasan dalam konferensi internasional ICOPE 2018 sesi 11 di Nusa Dua Bali, Jumat (27/4). ICOPE 2018 sendiri diselenggarakan selama tiga hari pada 25-27 April 2018, yang dihadiri lebih dari 400 delegasi dari 30 negara. Di sesi ke-11 ICOPE 2018, bertindak sebagai moderator adalah Alain Rival, Regional Director of CIRAD, dan menghadirkan 5 pembicara yakni Michael Buki, European Union Delegation to Indonesia, Tiur Rumondang, Director of Operations RSPO Indonesia, Azis Hidayat, Head of the Secretariat ISPO, Stephen Krecik, Co Founder Rainforest Alliance Indonesia, serta Andras Feige dari ISCC.
Alain menjelaskantujuan dari sesi ini untuk mendengarkan harapan dan solusi yang diharapkan ke depan. “Solusi seperti apa dalam kondisi apa untuk mencapai konsensus global dalam standar keberlanjutan kelapa sawit, ini yang kita diskusikan bersama,” katanya.
Stephen Krecik menjelaskan konsensus standar mesti menjadi peluang pembelajaran kolaboratif untuk peningkatan nilai.“Standar keberlanjutan itu seperti reputasi. Bagaimana cara dikembangkan ke depan? Perlu upaya kolaboratif untuk peningkatan nilai,” ucapnya.
Sementara Michael Buki menilai semakin banyak orang yang ikut diskusi dalam mewujudkan konsensus global dalam standar keberlanjutan kelapa sawit, semakin bagus penerimaannya di pasar. “Perlu legitimasi dari berbagai pihak, misalnya NGO, perlu konsolidasi ke pemerintah pusat, butuh kolaborasi, bukan kompetisi.Ada banyak ruang untuk bertumbuh danmasih banyak ruang untuk perbaikan,” ucapnya.
Michael Buki juga menyoroti topik besar yakni kekhawatiran Uni Eropa melarang masuknya sawit. Meski demikian, dia menilai pasar eropa itu cukup ramah terhadap sawit. “Perdagangan tahun lalu 2,5 miliar euro, belum pernah sebelumnya, pertumbuhan dua digit. Di sisi lain, ada dialog konstruktif terkait iklim, linkungan, dan perdagangan,” tuturnya.
Tahun ini, lanjut dia, parlemen Eropa mempertimbangkan mengecualikan biofuel berbasis sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Tapi, Dewan Eropa menyuarakan suara yang berbeda. Karena itu, saat ini parlemen, dewan, komisi Eropa sedang melakukan dialog tiga arah. “Sejarah menunjukkan kami tidak diskriminatif. Tapi betul, Eropa perhatikan betul deforestasi dan sustainable development goals (SDG). Sudah ada indikasi sawit bukan penyebab deforestasi terbesar. Kami coba memahami ekonomi sawit,” paparnya.
Perhatian utama Eropa, kata dia, saat ini lebih ditekankan pada penurunan emisi dan degradasi hutan, kesepakatan Paris, terkait cara menurunkan emisi, serta dukungan apa yang bisa diberikan. “Perhatian kami di Eropa, produksi kelapa sawit RI terus meningkat, apakah sesuai dengan penurunan emisi jangka panjang?” tanyanya.
Konsensus Global
Tiur Rumondang menilai untuk menuju konsensus global, perlu adanya penggabungan beberapa standar berkelanjutan kelapa sawit yang ada saat ini. “Ketika mau penggabungan beberapa standar, kita harus lihat kesamaan. Mencari kesamaan ini menjadi tantangannya,” ujarnya.
Meski demikian, Tiur menegaskan, pihaknya siap menggabungkan standar berkelanjutan RSPO ke dalam ISPO. “Kami sudah mengakomodir peraturan perundangan-undangan Indonesia,” paparnya.
Dia menjelaskan, dalam mencari kesamaan antara standar yang ada, dibutuhkan metodologi tertentu yang dapat menyatukan kesenjangan antara standar-standar itu. “Dalam nilai keberlanjutan, kami dari RSPO sangat menghargai multistakeholder. Transparansi juga sangat penting. Ini menjadi kesenjangan. Makanya cukup sulit untuk menyatukan ini. RSPO dari industri, yang satu lagi (ISPO) dari pemerintah,” ucapnya.
Sebagai gambaran, lanjut dia, RSPO didirikan 2014.Tujuannya untuk menghasilkan sawit berkelanjutan dengan pendekatan multistakeholders. RSPO saat ini beroperasi di 9 negara. “Maret 2018, kami sudah mencakup 19% dari supply CPO di seluruh dunia, atau 12,43 juta ton CPO,” paparnya.
Sementara untuk ISPO, kata Azis Hidayat, sudah diberikan sertifikasi diberikan kepada 342 perusahaan, 3 koperasi, 1 smallholders, mencakup 2,41 juta ha dan produksi 8,75 juta ton sampai Desember 2017. “Total sertifikat ISPO yang sudah diberikan mencapai 346,” ujarnya.
Pentingnya ISPO karena Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar. Tujuan ISPO sangat berbeda, yakni menegakkan peraturan pemerintah bagi rantai pasok sawit, memposisikan sawit berkelanjutan sebagai posisi penting bagi perekonomian, mendukung Indonesia untuk penurunan emisi rumah kata.
“ISPO mengadopsi 16 Undang-undang termasuk prinsip internasional. Komisi ISPO terdiri dari eselon 1 Kementan, juga Badan Standarisasi Nasional (BSN), Gapki, DMSI, LSM, akademisi,” ucapnya.(in depth news/tim redaksi 01)
CONTACT US BY SOCIAL MEDIA:
