Kemenkeu Tetapkan Pajak Layanan Fintech Mulai Awal Mei 2022

Duniaindustri.com (April 2022) — Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk mengenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan transaksi pada perusahaan teknologi finansial atau fintech. Ketentuan pajak transaksi keuangan fintech tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Fintech.

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bonarsius Sipayung menjelaskan bahwa kebijakan pajak ini akan mulai diberlakukan tanggal 1 Mei 2022 mendatang. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat menciptakan rasa keadilan dalam setiap transaksi baik secara offline atau online.

“Kami akan terus menjaga agar bisnis ini (digital) terjadi namun equal bisnis juga terjadi, dulu itu banyak kiriman barang dari luar negeri yang ditransaksikan melalui platform digital tidak kena pajak. Ini jadi celah kecil – kecil namun akhirnya jadi besar,” ujar Bonar dalam media briefing secara virtual, Rabu (6/4).

Dengan adanya aturan baru ini maka layanan pinjam meminjam (fintech peer-to-peer lending atau P2P lending) dan sejumlah jenis fintech lainnya juga akan dikenai pajak. Seperti jasa pembayaran (payment), penghimpunan modal (crowdfunding), pengelolaan investasi, penyediaan asuransi online, dan layanan pendukung keuangan digital.

Dalam layanan fintech P2P lending, pengenaan PPh berlaku terhadap pemberi pinjaman yang memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman atau imbal hasil berdasarkan prinsip syariah. Penghasilan itu wajib dlaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

“Jadi kita wajib atur (pajak transaksi digital) yang terkait transaksi online dan offline, itu semua dimaksudkan untuk equal treatment,” pungkas dia.(*/berbagai sumber/tim redaksi 07/Safarudin/indra)