You are here: Home | Agroindustri | Kebijakan RED II Uni Eropa Bakal Gerus Ekspor CPO RI, Bagaimana Antisipasinya?

Kebijakan RED II Uni Eropa Bakal Gerus Ekspor CPO RI, Bagaimana Antisipasinya?

Duniaindustri.com (November 2022) — Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang diadopsi pada tangggal 11 Desember 2018 oleh Uni Eropa tengah menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia atas dampaknya terhadap industri minyak kelapa sawit nasional. Pembatasan penggunaan CPO di Uni Eropa, yang merupakan importir minyak kelapa sawit Indonesia terbesar ke-3 setelah Tiongkok dan India, dikhawatirkan dapat menurunkan nilai ekspor minyak sawit. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah melayangkan gugatan terhadap Uni Eropa melalui proses Dispute Settlement WTO DS-593 yang kini tengah berlangsung.

Dalam paparannya, Ekonom Senior INDEF Prof. Bustanul Arifin menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Uni Eropa menerbitkan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang membatasi penggunaan biofuel dari kelapa sawit, karena dianggap bagian dari indirect land-use change (ILUC) dan deforestasi, yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Di tahun berikutnya, pada tanggal 9 Desember 2019,

Indonesia mendaftarkan gugatan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO karena menganggap tindakan Uni Eropa yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. Beberapa negara juga menjadi pihak ketiga yang mendukung Indonesia pada gugatan DS-593, antara lain: Guatemala, Costa Rica, Thailand, Argentina, Colombia dan Malaysia. Selanjutnya, pada tanggal 12 Nov 2020 Panel Sengketa sudah dibentuk. “Saat ini, Indonesia sedang menunggu laporan panel yang akan di rilis di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023,” ujarnya dalam FGD RED INDEF, kemarin.

Natan Kambuno, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), menjelaskan bahwa fokus gugatan Pemerintah RI terhadap RED II adalah: (1) ketentuan High ILUC Risk Cap, (2) Phase Out atau permberhentian pembelian generasi pertama biofuel berbahan baku kelapa sawit di tahun 2030, dan (3) 7% limitation yaitu batas 7% dari jumlah biofuel berbasis tanaman yang dapat dihitung oleh negara-negara anggota sebagai bagian dari target 2020 untuk energi terbarukan.

Selanjutnya, kebijakan RED II dinilai telah memberikan pembatasan akses pasar dan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku sawit tanpa berdasarkan standar internasional atau bukti ilmiah. Namun, beliau juga menambahkan bahwa penyelesaian sengketa ini dihalangi oleh adanya kekosongan hakim juri / arbitrator akibat adanya blokade oleh Amerika Serikat tahun 2017.

Natan menyatakan bahwa terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa di WTO, antara lain: (1) Banding, (2) Tidak banding, atau (3) Mutually Agreed Solutions. Jika hasil panel report WTO menguntungkan indonesia, maka terdapat tiga skenario: (1) Tidak banding (dimana UE mengimplementasi putusan panel atau UE tidak patuh, maka ada kemungkinan retaliasi terhadap Indonesia), (2) Banding melalui arbitrase ad hoc, atau mutually agreed solution (MAS). Sebaliknya, jika hasil panel WTO tidak menguntungkan Indonesia, maka juga terdapat tiga skenario: (1) Banding melalui arbitrase ad hoc, mutually agreed solution (MAS), atau tidak banding. Kalau Indonesia kalah dalam sidang tersebut, maka pasar ekspor Indonesia akan terancam.

Prof. Bustanul Arifin, Ekonom Senior INDEF menjelaskan jika putusan DSB WTO mengabulkan gugatan Indonesia, maka akan hal ini dapat menjadi insentif pada produksi biodiesel karena pangsa Uni Eropa yang besar. Jika putusan DSB WTO menolak gugatan Indonesia, maka Indonesia perlu naik banding dan menguatkan diplomasi ekonomi. Namun, terlepas dari hasil putusan sidang WTO, perang dagang kelapa sawit Indonesia versus Uni Eropa dinilai akan terus berlanjut.

Khalil Hegarty, Policy Director dari Article Three menyatakan bahwa motivasi terbesar dari kebijakan keberlansungan UE adalah memberi dukungan politik terhadap investasi dalam tumbuhan biofuel di wilayahnya. Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek biaya dibandingkan UE dan AS, kehingga biofuel Indonesia menjadi target kebijakan. Sehingga, terdapat motivasi politik yang besar dari kebijakan ini untuk mendukung industri biofuel UE, dan konsistensi perdagangan menjadi prioritas yang rendah bagi mereka. Selain RED II yang menjadi isu dalam DS-593, UE akan terus mengerahkan instrumen perdagangan lainnya terhadap biodiesel. Namun di lain sisi, terdapat kemungkinan bahwa UE dapat mengundur kebijakan ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dan energi yang tengah berlangsung.

Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa keputusan WTO terhadap kasus ini merupakan penting bagi pembangunan sektor kelapa sawit. Ekspor CPO ke UE tahun 2021 tercatat sebesar 5 juta ton. Kebijakan RED II yang mengklasifikasi CPO sebagai high ILUC risk menjadi kecenderungan diskriminatif atas sawit Indonesia dan mengurangi volume ekspor ke UE.

Rino Afrino, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan ekspor biodiesel dari tahun ke tahun, dari 114.5 juta euro di tahun 2021 menjadi 101.2 juta euro pada Mei 2022. Dalam paparannya, harga TBS petani sawit anjlok ketika ada larangan ekspor, dan hal ini menjadi perhatian atas dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.

Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, menambahkan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah terlepas dari menang atau kalahnya Indonesia di sidang WTO terkait isu RED II, Uni Eropa akan mengeluarkan kebijakan RED III.(*/berbagai sumber/tim redaksi 07/Safarudin/indra)

Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:

Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Customized Direktori Database

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 256 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
**** Butuh content provider (branding online), klik di sini
***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini

Database Riset Data Spesifik Lainnya:

Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 256 database, klik di sini

Butuh 25 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini

Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini

Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini

Butuh 11 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini

Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini

Butuh 17 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini

Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini

Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini

Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini

Butuh copywriter specialist, klik di sini

Butuh content provider (online branding), klik di sini

Butuh market report dan market research, klik di sini

Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini

Butuh menjaring konsumen korporasi dengan fitur customize direktori database perusahaan, klik di sini

Duniaindustri Line Up: