Dunia Industri Pionir Berita dan Komunitas Industri Indonesia
Duniaindustri.com (Agustus 2015) – Penasihat Perdana Menteri (PM) Jepang, Izumi Hiroto, bersama delegasinya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedatangan Hiroto terkait penawaran Jepang atas keuntungan yang akan diperoleh Indonesia jika memilih Jepang sebagai pemenang dalam beauty contest pembangunan kereta cepat.
Pertemuan ini merupakan untuk yang kedua kalinya dilakukan pihak Jepang. Sebelumnya, pada Juli lalu, delegasi Jepang telah berkunjung untuk membicarakan soal proyek kereta cepat Bandung-Jakarta.
“Mungkin, semua sudah mengetahui, bahwa dalam proyek kereta cepat ini, kami bersaing keras dengan Tiongkok. Saya mengatakan kepada presiden, bahwa Jepang ingin membantu karena Indonesia akan memiliki kereta cepat,” kata Hiroto di kompleks kantor presiden.
Dia mengatakan pihak Jepang sudah mendapatkan informasi bahwasanya saat ini tengah dilakukan penilaian oleh konsultan atas studi kelayakan yang disampaikan Jepang dan Tiongkok. Presiden akan memutuskan dengan dasar penilaian atas studi kelayakan itu.
Selain soal kereta cepat, Hiroto mengatakan, dalam pertemuannya dengan Jokowi, dia juga membahas soal kerja sama di bidang maritim. Sempat disinggung pula tentang ketidakstabilan global dan perlunya meningkatkan kerja sama perdagangan di antara kedua negara.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Jepang datang untuk memberikan penawaran yang lebih memudahkan bagi Indonesia dalam proyek kereta cepat, yaitu, antara lain pembiayaan yang meringankan dan durasi pembangunan yang bisa lebih cepat tanpa menafikan studi lingkungan.
Dengan demikian, menurut Darmin, dengan adanya tawaran baru ini, penilaian bisa diperpanjang. Tak tertutup pula, kemungkinan munculnya tawaran baru dari pihak Tiongkok.
“Kalau ada tawaran yang baru begini, kita harus pikirkan. Nanti, China (Tiongkok, Red) juga bakal begitu. Padahal, seharusnya sudah kita mau tutup proses penilaian ini dalam satu dua hari (ke depan),” kata Darmin.
Namun, yang menjadi perhatian pemerintah adalah hasil penilaian kualitatif dari konsultan dan poin soal transfer teknologi. “Kita akan mengadakan rapat tim menteri untuk membahasnya. Nanti, pihak konsultan yang akan mempresentasikannya ke tim menteri, dan kita akan bertanya satu-satu, kenapa mereka simpulkan begini, dan kenapa begitu. Kalau salah, (kan) bisa repot,” tegas Darmin.(*/berbagai sumber)
