Industri Perbankan Syariah Indonesia Tertinggal dari Malaysia

Duniaindustri.com (Oktober 2015) – Meski penduduk muslim di Indonesia lebih besar dibanding Malaysia, kondisi perkembangan industri perbankan syariah jauh terbalik. Industri perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal dari Malaysia.

Hal itu terlihat dari perkembangan aset industri syariah di negeri ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa aset perbankan syariah nasional turun 27% menjadi Rp200 triliun (US$ 14,7 miliar) pada periode Januari-Agustus 2015, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan aset perbankan syariah Malaysia pada periode yang sama meningkat 13,7% menuju rekor 672,6 miliar ringgit (U$158 miliar). Di pihak lain, penjualan sukuk korporasi di Malaysia dalam hitungan miliaran dolar, sedangkan di Indonesia baru dalam hitungan jutaan dolar.

Dalam penilaian manajemen OCBC Al-Amin Bank Bhd, seperti dilansir Bloomberg, industri keuangan syariah di Indonesia terlalu fokus ke perbankan ritel, sehingga lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi global yang saat ini tengah berlangsung.

“Kita belum melihat insentif yang dijanjikan Indonesia pada akhir tahun lalu,” ujar CEO Amanah Capital Group Ltd, Abas A Jalil, di Kuala Lumpur. “Berlanjutnya insentif bagi keuangan syariah yang diberitakan pemerintah Malaysia merupakan faktor kunci pertumbuhan industri syariah (di Malaysia).”

Kedua negara saat ini sama-sama memiliki program investasi infrastruktur, namun Malaysia selangkah di depan dalam mendorong pendanaan proyek melalui sukuk, dengan memperluas keringanan pajak sukuk pada anggaran 2016. Adapun di Indonesia, insentif sejenis tidak terlihat.

Sebagai gambaran, pemerintah Indonesia menargetkan belanja program infrastruktur Rp5.519 triliun, namun korporasi di Indonesia baru tercatat merilis sukuk denominasi rupiah senilai US$ 81 juta tahun ini. Bandingkan dengan Malaysia yang pada 2015 sudah mencetak penjualan sukuk US$ 8 miliar dalam mendukung rencana investasi PM Najib Razak di infrastruktur senilai US$ 444 miliar.

Lebih dari lima tahun sejak Bank Indonesia meminta otoritas pajak menyelesaikan masalah pajak ganda pada sukuk – yakni dari capital gains dan pendapatan underlying asset – perusahaan keuangan syariah masih gamang dalam mengaku harus berkonsultasi dengan regulator dengan dasar kasus per kasus. Di lain pihak, pemerintah Malaysia telah melangkah jauh dengan memberi potongan biaya dalam penjualan sejumlah obligai syariah hingga 2018.

Perhatian saat ini tertuju pada paket kebijakan yang dijadwalkan akan dirilis OJK pada bulan depan, yang mungkin akan memasukkan pelonggaran regulasi sukuk dan promosi indeks saham syariah demi mendorong partisipasi luas masyarakat, seperti pernah disampaikan Ketua OJK Muliaman Hadad.

Namun, terlebih, harus ada upaya lebih keras dari industri keuangan syariah untuk memikat masyarakat Indonesia, yang ternyata masih cenderung memilih deposito bank dengan menggunakan parameter ekonomi ketimbang religius, yang berarti harus ada penawaran keuntungan yang lebih tinggi.

“Kami memperkirakan hanya sekitar 20% dari klien yang memilih kami dengan alasan religius, sementara yang 80% lebih pragmatis dan akan mencari bunga yang lebih tinggi, bahkan bila perlu (mereka) ke bank konvensional,” kata Imam Teguh Saptono, Direktur BNI Syariah. “Jadi sebagian besar klien kami sensitif terhadap pergerakan suku bunga.”(*/berbagai sumber)

CONTACT US BY SOCIAL MEDIA: