Dunia Industri Pionir Berita dan Komunitas Industri Indonesia
Duniaindustri.com (Januari 2016) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan induk usaha pertambangan (holding pertambangan) dapat terealisasi pada 2018. Tujuannya, untuk meningkatkan permodalan dan kemandirian finansial guna mendanai ekspansi dan penetrasi pasar.
Menteri BUMN Rini Soemarno menilai perlu ada sinergi antarperusahaan pertambangan Indonesia yakni PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) agar menjadi kuat dikancah nasional dan internasional.
Pembentukan holding ini, Rini mengungkapkan, sudah dikaji sebelumnya. Bahkan, ada yang meminta agar tiga tahun dari sekarang pembentukan holding perusahaan pertambangan sudah terealisasi.
Namun, Rini menegaskan, pihaknya akan menargetkan akhir 2016 segala kajian terkait soal holding ini diselesaikan dan setelah program-program selesai maka di 2018 holding perusahaan pertambangan bisa terbentuk.
“Ini tadi ada yang minta tiga tahun, minimal saya targetkan akhir 2016 ini dibuktikan. Progaram-program sudah selesai dan diharapkan 2018 hodingnya sudah terbentuk,” ujar Rini.
Menurutnya, dengan dilakukan holding ini nantinya perusahaan BUMN pertambangan ini akan memiliki kemandirian finansial dalam ekspansi dan mengembangkan perusahaannya tanpa mengganggu APBN. Seperti, lanjut Rini, dengan melakukan pinjaman atau obligasi global, bahkan bisa langsung masuk ke pasar secara langsung.
“Bagaimana BUMN-BUMN ini memiliki kemandirian finansial. Kemandirian ini dalam artian kita mau ekspansi, mengembangkan usaha, kita tidak tergantung dan mengganggu APBN. Kita tidak mau, kita kalau bisa hanya masuk ke pasar. Dengan pinjaman, global bond,” jelas dia.
Namun untuk saat ini, Rini menambahkan, holding perusahaan tambang masih dalam kajian-kajian menyeluruh apakah nantinya akan dibuat terlebih dahulu sub holding atau yang lainnya. “Namanya masih mereka pelajari secara menyeluruh seperti apa. Kemungkinan terjadi, apakah ada semacam sub holding atau yang memegang empat BUMN-BUMN ini. Itu pemikiran,” pungkas dia.
Aset BUMN
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Aloysius K Ro mengatakan, aset 119 perusahaan negara pada semester I 2015 sudah mencapai Rp 5.029 triliun. “Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu sekitar Rp4.600 triliun yang didukung oleh investasi perusahaan,” tutur Aloysius.
Dia mengakui, peningkatan aset tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan yang tercatat sebesar Rp2.186 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut secara periodik meningkat rata-rata 20%.
Pada periode yang berakhir Juni 2015, realisasi belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN sebesar Rp119,3 triliun atau 37% dari total rencana sepanjang tahun ini, yang mencapai Rp320 triliun.
Kontribusi realisasi belanja modal didominasi oleh sektor pegadaan gas, uap dan udara dingin sekitar 40,9% (Rp48,75 triliun) serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 20,8% (Rp24,754 triliun). Disusul sektor transportasi dan pergudangan Rp16,629 triliun, sektor informasi dan telekomunikasi Rp11,901 triliun.
Lalu, industri pengolahan sebesar Rp9,683 triliun, konstruksi sekitar Rp2,552 triliun, pertanian, kehutanan dan perikanan dengan realisasi belanja modal sebesar Rp2,567 triliun, jasa keuangan dan asuransi Rp2,177 triliun.
Selain itu, sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis sebsar Rp37,153 miliar, pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daun ulang yang mencapai Rp56,947 miliar, pengadaan barang dan eceran Rp14,436 miliar, real estate sekitar Rp10,702 miliar, dan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman sekitar Rp151,581 miliar.
Sementara itu, realisasi biaya operasional BUMN selama semester I 2015 mencapai Rp674,4 triliun, yang didominasi oleh BUMN sektor pertambangan dan penggalian sebesar 40,80% dari total dan BUMN sektor pengadaan gas, uap, dan udara dingin sebesar 21,34%. “BUMN sudah memainkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ada tantangan yang harus diselesaikan seperti masih tergantung pada ekspor, SDM, serta infrastruktur dan industri dasar yang masih minim,” pungkasnya.(*/berbagai sumber/tim redaksi 01)
CONTACT US BY SOCIAL MEDIA:
