Indonesia Butuh Investasi Infrastruktur Prioritas Rp 5.452 Triliun

Duniaindustri.com (Oktober 2014) – Dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kebutuhan investasi prioritas di sektor infrastruktur mencapai Rp 5.452 triliun. Investasi tersebut diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sekitar 6%-8% .

Dedy Supriadi Priyatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan kebutuhan investasi prioritas tersebut disaring dari tiga skenario pendanaan untuk infrastruktur 2015-2019. Skenario pertama, jika target investasi dilaksanakan keseluruhan (100%) membutuhkan dana Rp 6.541 triliun, skenario kedua apabila investasi dilaksanakan 75% membutuhkan dana  Rp 4.781 triliun, dan skenario ketiga jika pelaksanaan investasi hanya 50% dana yang diperlukan Rp 3.561 triliun.

Menurutnya, dari seluruh skenario yang ada alokasi pendanaan infrastruktur tidak mungkin cukup jika hanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana tersebut harus bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kerja sama pemerintah swasta (KPS), off balance sheet, pinjaman, obligasi dan lainnya.

“Jika berdasarkan proyeksi alokasi pendanaan infrastruktur RPJMN 2015-2019 terlihat persentase APBN dan APBD hanya sekitar 22% sedangkan selisih atau gap pendanaan dari yang direncanakan mencapai lebih dari 70%. Adapun skema pembiayaan alternatifnya bisa dari BUMN, KPS, off balance sheet, pinjaman, obligasi dan lainnya,” jelasnya.

Dedy menjelaskan, tujuan dan waktu dari skenario yang disiapkan sesuai standart internasional. Besarnya pendanaan pagu utang akan mempengaruhi waktu pencapaian. Misalnya dengan skenario 100% hasil yang dicapai bisa lebih cepat yaitu pada 2020, namun skenario ini berdampak pada naiknya pagu utang  menjadi 33% dari saat ini sebesar 22,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia menuturkan, pencapaian target investasi infrastruktur prioritas sangat penting dilakukan saat ini. Pasalnya,  pertumbuhan bidang infrastruktur belum mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu,  pembangunan infrastruktur belum merata dan hanya fokus di Jawa dan Sumatra.

“Jadi tantangan bidang infrastruktur dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan aksesibilitas akibat ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur, kesiapan bidang infrastruktur dalam ASEAN, dan kesiapaan bidang infrastruktur dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi,” tegasnya.

Adapun proyek infrastruktur prioritas yang dibutuhkan pada 2015-2019 adalah jalan raya, perkeretaapian, transportasi perkotaan, transportasi laut, ferry dan ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan), transportasi udara, ketenagalistrikan, energi dan gas, sumber daya air, limbah dan air bersih, perumahan rakyat, teknologi komunikasi serta informatika.

Kesepakatan G20

Sementara itu, Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, negara-negara G20 sepakat untuk membantu dan mendorong investasi langsung diarahkan ke negara-negara berkembang untuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, seluruh negara sangat yakin dengan infrastruktur pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang bisa lebih meningkat karena multiplier effect pembangunan tersebut. Oleh karena itu,  pemerintah akan berupaya menarik investasi asing langsung untuk mengisi kekurangan pembiayaan infrastruktur tersebut. Untuk itu, iklim investasi negara tujuan investasi harus menarik sehingga investor tertarik menanamkan modalnya.

Josua Pardede, Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII), mengatakan agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur, pemerintah perlu menjaga iklim investasi seperti pembebasan lahan, birokrasi pemerintahan yang efisien, pemberantasan korupsi dan kepastian bisnis.

“Investasi di sektor infrastruktur perlu dimanfaatkan khususnya untuk pembangunan jalan, pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan airport sejalan dengan tujuan Masterplan Perecepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam peningkatan konektivitas antar pulau dan koridor ekonomi,” jelasnya.(*/berbagai sumber)