Indonesia Bentuk Holding BUMN Tambang Beraset Rp 90 Triliun

Duniaindustri.com (November 2017) – Pemerintah akan meresmikan pembentukan holding BUMN tambang paling lambat akhir November 2017, setelah semua proses diselesaikan. Holding BUMN tambang akan menguasai aset sekitar Rp 90 triliun.

“Holding BUMN tambang efektif setelah akte inbreng ditandatangani oleh ibu Menteri BUMN Rini Soemarno. Target paling lambat hari ini atau besok Senin (27/11),” kata Direktur Keuangan PT Inalum (Persero) Oggy Kosasih di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Total aset holding BUMN tambang jika rencana divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia direalisasikan dapat mencapai Rp200 triliun. “Tanpa kita mengakuisisi 51% saham Freeport dan dengan 9,36% saham Freeport yang sudah kita miliki dan akan dinbreng ke Inalum, maka total aset kita sekitar Rp89-90 triliun. Kalau dengan tambahan saham freeport saham 51%, walau tergantung negosiasi, mungkin kira-kira (aset) jadi Rp200-an triliun,” kata Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Arie Prabowo Ariotedjo di kantor Kementerian BUMN.

Berdasarkan materi presentasi, total aset holding BUMN tambang periode Juni 2017 mencapai Rp89,409 triliun. Jumlah ini sudah termasuk porsi kepemilikan saham Freeport Indonesia sekitar 9,363%.

Hingga periode yang berakhir Juni 207, total aset Freeport Indonesia mencapai Rp141,688 triliun dengan ekuitas sebesar Rp90,322 triliun. Adapun laba bersih Freeport Indonesia diperkirakan sekitar Rp4,402 triliun.

Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Arviyan Arifin menambahkan, dengan adanya holding, maka tercipta efisiensi biaya, meningkatkan kemampuan keuangan dan akses terhadap pendanaan, terciptanya business scale untuk bersaing di regional dan internasional, serta diversifikasi produk untuk membuat perusahaan lebih kuat dalam menghadapi volatilitas harga komoditas.

“Dengan daya holding, kita berharap penguasaan sumber daya batubara dan mineral lebih banyak lagi, sesuai dengan amanah undang-undang kita. Kalau kita mau akuisisi, dengan kita bersama-sama, maka kita mungkin bisa lebih punya kemampuan,” papar Arviyan.

Dengan holding menguasai sumber batu bara dan mineral lebih banyak, maka kita lebih leluasa untuk hilirisasi. “Hilirisasi ini punya nilai tambah yang luar biasa. Kita tidak lagi jual bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati orang lain. Kita ingin menjadi tuan rumah di segeri sendiri, kita olah di sini, sehingga nilainya bisa dinikmati bangsa,” jelasnya.

Dia menambahkan, Inalum tidak perlu melakukan tender offer terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk karena pengendalian masih dipegang pemerintah sebagai ultimate shareholders. Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.

Untuk itu, Antam, PTBA, dan Timah akan melakukan RUPSLB pada 29 November 2017 dengan agenda perubahan anggaran dasar terkait inbreng pengalihan saham pemerintah ke Inalum dan 1 saham dwiwarna tetap ada. “Sesudah menjadi holding, saham pemerintah yang berada di Antam sekitar 65%, Bukit Asam 65,02%, dan Timah 65% akan diinbreng ke Inalum. Kendati demikian, melalui PP 72 Tahun 2016, pemerintah masih memiliki saham seri A,” ujar Arviyan.

Menyoal keberadaan saham publik di Antam, PTBA, dan Timah, ia menegaskan investor publik tidak akan dirugikan dengan adanya holding, melainkan memperkuat masing-masing perusahaan. “Jika perusahaan kuat, maka investor akan nyaman, sehingga berdampak pada harga saham perusahaan,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama Timah Riza Tabrani Pahlevi menyampaikan, adanya holding dapat menciptakan nilai ekonomis serta kemampuan keterampilan semakin membaik. “Contohnya, kami punya mineral ikutan yang belum dikembangkan. Dengan adanya holding bisa kita kerjakan bersama,” urai Riza.(*/berbagai sumber/tim redaksi 06)

CONTACT US BY SOCIAL MEDIA: