Antam Rights Issue Rp 5,31 Triliun, Krakatau Steel Rp 1,9 Triliun

Duniaindustri.com (Agustus 2015) – Dua BUMN yakni PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (ANTM) dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berencana menambah modal dengan menerbitkan saham baru atau rights issue. Antam Rights Issue Rp 5,31 Triliun, Krakatau Steel Rp 1,9 Triliun.

PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (ANTM), emiten produsen emas dan feronikel, bakal melakukan rights issue untuk mendanai pembangunan konstruksi pabrik feronikelnya di Halmahera, dengan target raihan dana Rp 5,31 triliun.

Dalam prospektus yang dirilis perseroan, Antam akan menjual 14,12 miliar saham baru pada Oktober 2015 di kisaran harga Rp371-Rp535 per saham. Dengan kisaran harga terebut, Antam bisa mendapatkan Rp7,6 triliun.

Sehari sebelumnya, dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Antam telah mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai US$ 200 juta untuk mengamankan likuiditas operasional sehari-hari. Untuk pinjaman ke kedua bank tersebut, Antam membayar bunga masing-masing 1,75%. Secara total, untuk tahun ini, Antam telah mengamankan pinjaman dari bank lokal dan asing senilai US$ 425 juta.

Sedangkan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), emiten produsen baja, menargetkan penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp 1,91 triliun tahun depan. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik hot strip mill II dan pembangkit listrik dengan total investasi sebesar Rp 9,24 triliun.

Rencana penerbitan saham baru (rights issue) ini tertuang dalam dokumen rapat kerja antara Komisi VI DPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Krakatau Steel di Jakarta, Rabu (26/8).

Dalam dokumen rapat tersebut disebutkan, Krakatau Steel diusulkan untuk mendapatkan tambahan modal dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) mencapai Rp 2,48 triliun. Penambahan modal diberikan dalam bentuk PMN tunai Rp 1,53 triliun dan PMN non tunai Rp 956,49 miliar. Dengan asumsi suntikan PMN senilai Rp 1,53 triliun, perseroan akan mendapatkan dana rights issue dari investor publik sebesar Rp 383,40 miliar, sehingga total perolehan dana dari aksi ini berpotensi mencapai Rp 1,91 triliun. Saat ini, negara menguasai 80% saham Krakatau Steel dan sisanya investor publik.

Krakatau Steel akan menggunakan sebesar Rp 1,26 triliun dana rights issue untuk membiayai pembangunan hot strip mill II. Pabrik tersebut diperkirakan menelan investasi hingga Rp 7,06 triliun. Nilai itu dihitung dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat di level Rp 12.500. “Soal kebutuhan pendanaan pabrik ini, kami sebelumnya telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Commerzebank AG dari Jerman, melalui fasilitas Export Credit Agency (ECA) senilai US$ 260,05 juta,” kata Direktur Utama Krakatau Steel Sukandar.

Hot strip mill II yang ditargetkan memiliki kapasitas produksi 1,5 juta ton tersebut akan memproduksi baja lembaran panas untuk sektor otomotif, pipa baja, pengerolan lanjut dan konstruksi. Sedangkan target pembangunannya tahun ini dan rampung tahun 2017.

Perseroan juga akan menyisihkan sebagian dana rights issue tersebut untuk membiayai pembangunan pembangit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Pembangkit dengan kapasitas 1×150 megawatt (MW) ini diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 2,18 triliun. Periode pembangunan PLTU dijadwalkan mulai 2016 hingga 2019. PLTU ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik Krakatau Steel dan industri sekitarnya.

Melalui PLTU ini, dia menjelaskan, perseroan bisa menghemat biaya produksi sebesar US$ 30 juta per tahun. Efisiensi tersebut dihitung berdasarkan harga listrik yang lebih murah dibanding harga yang diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Aksi korporasi ini diharapkan berdampak terhadap lonjakan pendapatan perseroan menjadi sebesar Rp 42,3 triliun pada 2018, lebih tinggi 38 persen dibanding tanpa PMN yang sebesar Rp 30,7 triliun. Sementara itu, laba bersih pada 2018 ditargetkan sebesar Rp 3,4 triliun, lebih tinggi 53 persen dibanding tanpa PMN Rp 2,2 triliun.(*/berbagai sumber)