Latest News
You are here: Home | Umum | Setahun Jokowi-JK, Investasi US$ 156 Miliar Masuk Indonesia
Setahun Jokowi-JK, Investasi US$ 156 Miliar Masuk Indonesia

Setahun Jokowi-JK, Investasi US$ 156 Miliar Masuk Indonesia

Duniaindustri.com (Oktober 2015) – Pemeritahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) genap berumur satu tahun periode 22 Oktober 2014-16 Oktober 2015. Dalam periode tersebut, investasi yang masuk ke Indonesia sebesar US$156 miliar.

Data investasi tersebut berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, tiga faktor prioritas pendorongnya adalah hilirisasi industri, infrastruktur, serta pariwisata dan kawasan Industri. Ketiga sektor prioritas ini pun segera direalisasikan.

“Minat investasi ibarat embrionya, jadi untuk benar-benar memiliki dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, minat-minat ini akan dikawal,” ujar Franky.

Menurut Franky, sektor hilirisasi industri menyumbang US$ 59 miliar atau 35 persen dari keseluruhan minat investasi. “Selain hilirisasi industri, sektor infrastruktur dan pariwisata dan kawasan industri merupakan sektor yang banyak diminati oleh investor asing,” jelasnya.

Dia melanjutkan, kontribusi minat di sektor infrastruktur mencapai US$ 48,7 miliar, sedangkan di sektor pariwisata dan kawasan industri minat yang masuk tercatat US$ 11,9 miliar atau sekira Rp148 triliun.

Sedangkan dari sumber negara investasi, minat tiga negara atau kawasan teratas di antaranya China dengan US$ 61 miliar, Korea Selatan US$ 46 miliar, Timur Tengah dan Afrika US$ 23 miliar. “Ini yang murni hanya minat investasi, jadi belum ada yang masuk dan menyampaikan izin prinsipnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Franky menambahkan, tingginya minat investasi yang masuk ke BKPM tidak lepas dari upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan penyederhanaan layanan investasi. “Kami sadar bahwa dalam menjalankan pelayanan investasi kepada investor ini perbaikan yang dilakukan harus terus berkelanjutan,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengundang pengusaha asing untuk berinvestasi di sektor manufaktur, pariwisata, dan infrastruktur Indonesia. Tiga sektor, yang ia sebut sebagai sektor kunci pertumbuhan di bawah pemerintahannya.

Dalam wawancara dengan media Malaysia, StarBiz, Jokowi menyatakan Indonesia membutuhkan investasi masif jika modal dalam negeri tak cukup banyak tersedia, sehingga Indonesia makan mencari investor asing, termasuk Malaysia. “Tugas saya sebagai presiden adalah menyeimbangkan tekanan-tekanan (untuk membatasi kepemilikan asing/sikap nasionalisme) dengan komitmen saya kepada rakyat Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” papar Jokowi seperti diberitakan thestar.com.my, Senin (25/8).

Menurut Jokowi, dirinya sadar adanya tekanan politik domestik untuk membatasi ekspansi asing, termasuk di bidang jasa keuangan dan sektor perkebunan. Namun, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat, mau tidak mau investasi yang masih perlu didorong.

Jokowi pun menunjuk pada proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta yang telah dimulai setelah berdekade tertunda dengan melibatkan investor Jepang dan nilai investasi puluhan triliun. Ia pun mengisyaratkan, pengusaha Malaysia seharusnya bisa melirik sektor lain di luar perkebunan kelapa sawit, misalnya di infrastruktur.

Dalam era kampanye pilpres, Jokowi memang sempat ditanya oleh kalangan bisnis terkait dengan kecenderungan para kandidat presiden yang memainkan kartu nasionalisme di bidang ekonomi. Ia pun ditanya soal prioritas kebijakan, terutama pada investasi langsung, bursa saham, jasa keuangan, dan perkebunan.

Menjawab hal itu, Jokowi mengulangi bahwa banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Melanjutkan program yang baik dari pemerintahan terdahulu dan membenahi birokrasi yang harus ditujukan kepada pelayanan publik. “Kami akan fokus pada masalah pertumbuhan ekonomi, menghapus korupsi, berinvestasi di pendidikan yang berkualitas, dan sistem kesehatan secara keseluruhan.”

Pada saat yang sama, lanjutnya, perhatian investasi akan lebih diarahkan ke pengembangan infrastruktur. Ini dilakukan dengan menghemat dari subsidi bahan bakar.

Jokowi juga mengingatkan Indonesia perlu meningkatkan pariwisata, di luar tujuan Jakarta dan Bali, seperti ke Sumbawa, Raja Ampat (Papua), dan tujuan wisata lainnya.

Namun, Jokowi enggan memberi jawaban langsung dan spesifik terkait adanya keinginan dari sejumlah anggota DPR era saat ini untuk membatasi kepemilikan asing di sektor perkebunan hingga maksimal 30 persen.(*/berbagai sumber)

datapedia

DIVESTAMA2 (1)

desainbagus kecil

CONTACT US BY SOCIAL MEDIA:

TwitterLogo Like-us-on-Facebook

logo slideshare google-plus-logo